MEDAN|
Anggota dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sutrisno Pangaribuan mengecam Ide yang dilontarkan Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Elisa Marbun mengenai zonasi halal dan non halal.
Menurutnya ,sesungguhnya bukan ide yang berdiri sendiri. Ada sebuah rencana jangka panjang, menengah, dan pendek dari sekelompok elit yang telah dirancang secara matang. Tujuannya tentu untuk memaksa pemerintah kabupaten dan masyarakat di kawasan danau toba untuk menerima rencana zonasi halal dan non halal.
Konsekuensinya kemudian adalah akan ada ekspansi secara besar- besaran manusia, fasilitas, modal untuk memenuhi kebutuhan zonasi. Akibatnya tentu akan adanya perjumpaan bahkan benturan antar komponen kehidupan sosial yang membuat pembangunan bukan jadi berkat, tetapi akan jadi bencana. Sebuah perjumpaan yang tidak alamiah, sebab dilakukan demi memenuhi selera para elit yang sering kali tidak mewakili kebutuhan masyarakat.ujar Sutrisno di Kantor dewan Sumut ,Jumat (27/01/2017)
Ia menegaskan betapa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki rencana strategis dalam pembangunan danau toba secara holistik. Sebagai contoh, Sejak kepemimpinan Jokowi, berulangkali telah saya sampaikan gagasan kepada Pemerintah Provinsi maupun kepada Pemerintah Kabupaten di kawasan danau toba agar membuat perencanaan transportasi publik ke kawasan danau toba selain jalan tol, yaitu kereta api. Transportasi yang murah, ramah lingkungan, dan jadi transportasi masa depan, tetapi sama sekali tidak disambut dengan menyatakan bahwa infrastrukur kereta api hanya fokus di pantai timur, "papar Sutrisno.
Ia menambahkan,pembangunan sejatinya bermuara pada kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Maka syarat utama pembangunan adalah pelibatan masyarakat secara partisipatif. Pembangunan kawasan Danau Toba ditujukan bagi masyarakat yang mendiami kawasan itu, bukan untuk orang luar. Sehingga yang pertama kali harus dilakukan adalah persiapan sosial, persiapan manusia.
Sebab ketika kawasan Danau Toba akan dijadikan daerah tujuan wisata nasional, regional hingga internasional, maka masyarakat harus disiapkan bertransformasi dari masyarakat agraris menjadi masyarakat agraris bernuansa wisata sekaligus bertransformasi budaya.
Sehingga dari seluruh hal yang akan dibangun, maka harus dimulai dari pemetaan berbagai masalah dan kebutuhan masyarakat di kawasan danau toba.
‌Anggota dewan Komisi C DPRD Sumut ini menyarankan,Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten di kawasan Danau Toba dan kita semua diminta untuk melakukan hal- hal sebagai berikut.
1. Pemerintah di semua level diminta lebih terbuka terkait rencana pembangunan. Masyarakat harus dijadikan sebagai subjek pembangunan, sehingga dalam setiap tahapan pembangunan harus jelas keterlibatan dan partisipasi masyarakat.
2. Pembangunan manusia dan persiapan sosial harus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur. Sekolah- sekolah formal harus dijadikan tempat penyampaian informasi menyangkut pembangunan sektor pariwisata. Kegiatan intra dan ekstra kurikuler sekolah harus berbasis budaya dan pariwisata, sehingga generasi baru akan menjadi masyarakat yang akrab dan pariwisata.
3. Lembaga keumatan untuk semua agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa hendaknya dilibatkan dalam seluruh kegiatan pembangunan. Kita berharap, kebudayaan dan pariwisata akan menjadi materi yang disampaikan di acara- acara ibadah, maupun ritual lainnya, sehingga terbangun kesadaran kolektif dalam rangka pembangunan kebudayaan dan pariwisata.
4. Masyarakat yang mendiami kawasan danau toba sangat egaliter dan sangat gemar berdiskusi. Sehingga pemerintah di semua level diminta untuk selalu membangun dialog secara partisipatif dalam rangka pembangunan kebudayaan dan pariwisata.
5. Saya meyakini banyak group diskusi yang dimiliki oleh berbagai komunitas.(roy)
Berita Terkait
Komentar Anda
