MEDAN|
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2017, untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara untuk 2018, dibuka di Hotel Santika Medan, Selasa (18/04/2017)
Gubernur Sumut Erry Nuradi menyebutkan Pemprovsu memproyeksikan APBD 2018 mengalami peningkatan dibandingkan 2017, dari Rp13,03 triliun menjadi Rp13,32 triliun. Hal ini untuk mendukung 10 prioritas pembangunan nasional dan mendukung pencapaian 9 prioritas provinsi.
"Di tahun 2018 ini kita proyeksikan mencapai Rp13,32 triliun. Dengan catatan bahwa kewajiban terhadap bagi hasil kepada kabupaten/kota sampai 2016 telah berhasil dipenuhi. Selain untuk mendukung 10 prioritas nasional juga untuk mendukung pencapaian 9 prioritas Provinsi," ujar Erry.
Seperti diketahui dalam rencana kerja tahun 2018 telah disepakati beberapa prioritas nasional diantaranya, pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman, pembangunan wilayah dan politik, hukum, pertahanan dan keamanan.
Sedangkan 9 pencapaian prioritas provinsi, pertama, peningkatakan kehidupan beragama, penegakan hukum, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governace) pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Kedua, peningkatan aksessibilitas dan kualitas pendidikan. Ketiga, peningatan aksessibilitas dan pelayanan kesehatan. Keempat, peningkatan pengusahaan ilmu pengetahuan, penerapan teknologi, inovasi dan kreatifitas daerah. Kelima peningkatan infrastruktur, pengembangan wilayah, mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup mendukung daya saing perekonomian.
Keenam, peningkatan ekonomi kerakyatan, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin. Ketujuh, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin. Delapan, peningkatan produksi, produktifitas dan daya saing produk pertanian, kelautan dan perikanan. Dan sembilan, mendukung dan mendorong kebijakan nasional daerah.
"Musrenbang ini merupakan momentum penting yang merupakan tahun kelima atau tahun akhir dari RPJMD Provsu 2013-2018 dengan visi, menjadi provinsi yang berdaya saing menuju Sumut sejahtera," kata Erry.
Sementara, Deputi Bidang Bappenas Leonard Tampubolon memberi masukan agar dalam pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Musrenbang dapat melakukan pendekatan money follows program dalam artian fokus anggaran, hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya untuk mendukung prioritas nasional.
Sedangkan dalam pembahasan dengan kabupaten/kota perlu dilakukan dengan pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintergrasi dari program atau kegiatan prioritas nasional serta perkuatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan lebih meningkatan keterkaitan alokasi dengan pencapaian sasaran-sasaran program atau proyeksi prioritas nasional.
"Oleh karenanya Bappeda memiliki peran sangat penting dalam pengalokasian anggaran untuk kegiatan prioritas pembangunan nasional. Pola alokasi anggaran tidak semata-mata atas usulan OPD berdasarkan tugas dan fungsi, namun berdasarkan program yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan," ujar Leonard.
Leonard mengingatkan dalam pelaksanaan Musrenbang perlu difokuskan pada pelaksanaan pertemuan multi sektor dan kewilayahan untuk mendukung upaya sinerji perencanaan antara pusat dan daerah. (red/drc)
Komentar Anda
