MEDAN|
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menitipkan pengawasan penggunaan dana desa kepada Polda Sumut. Basaria datang disambut Kapolda Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel dan jajaran, Rabu (5/04/ 2017).
Basaria Panjaitan mengatakan, Provinsi Sumut menjadi salah satu fokus area yang menjadi perhatian KPK dalam pemberantasan korupsi.
"Itu sebabnya KPK selalu ada di sini dalam rangka pembenahan. Tugas saya ke sini untuk membuat pekerjaan penegak hukum itu lebih efektif dan efisien," ujarnya.
Dia mengingatkan, KPK ada berdasarkan UU No. 30 tahun 2002. KPK muncul karena ketidakpercayaan masyarakat kepada penegak hukum, termasuk polisi dan kejaksaan, sehingga masyarakat menginginkan ada satu lembaga yang bisa menangani masalah korupsi di Indonesia.
"Intinya bagaimana Kepolisian dan Kejaksaan meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat. Pada pasal 4 UU No. 30 tahun 2002 menjelaskan tujuan KPK adalah membuat berdayaguna dan berhasil guna, benar-benar efektif dan efisien dalam penegakan hukum Tipikor," terangnya.
Ia menjelaskan, ada tiga grand strategi KPK yaitu pencegahan terintegrasi, penindakan terintegrasi dan penindakan-pencegahan-serta pecegahan-penindakan terintegrasi.
"Kalau bicara penegakan hukum maka koordinasi dilaksanakan dengan polisi, kejaksaan dan penyidik. Kalau bicara pencegahan maka koordinasi dengan pihak terkait," urainya.
Selain itu, sambungnya, monitoring kajian-kajian terhadap instansi, termasuk kajian terhadap penegak hukum, gaji yang dibawa pulang oleh penegak hukum berapa yang memadai.
"Kajian ini sedang berlangsung dan akan diberikan kepada presiden. Permasalahannya uang negara kira-kira ada apa tidak," pungkasnya.
Basaria menambahkan, November 2016 sudah ditandatangani MoU KPK dengan Kapolri dalam rangka pengawalan pengunaan dana desa oleh kepala desa.
"Dana desa mencapai Rp74 triliun, hampir Rp1 miliar perdesa. Titip Bhabinkamtibmas mendampingi desa dalam penggunaan dana desa agar sesuai kebutuhan dengan desanya masing-masing," pesannya. (drc/red)
Berita Terkait
Komentar Anda
