
“Ketika saya tanya CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau/KPK Singapura), bagaimana lembaga pemberantasan kuat? CPIB bilang tergantung dari political will pemerintah. Jadi kita harap parlemen juga membantu KPK, pemerintah juga demikian, dan saya pikir Presiden Alhamdulillah dukung,” kata Syarif di Hotel Four Points, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (9/10/2017), demikian informasi yang dilansir dari laman situs detikcom.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa kesempatan memang telah menyampaikan dukungannya pada KPK. Syarif pun menyebut bila dukungan Jokowi adalah menjadikan KPK jadi instansi pemerintah.
“Bentuk dukungannya banyak, misalnya pemberantasan korupsi dikerjakan bersama, komunikasi dengan kantor presiden, bahkan nanti KPK jadi salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, drafnya sedang disiapkan,” kata Syarif.
Namun, Syarif tidak merinci lebih jauh apakah dengan demikian KPK disiapkan untuk tidak lagi berstatus ad hoc atau tidak. (join)
