PALUTA-
Sebanyak 30 orang Guru honorer yang tergabung dalam persatuan guru honor komite (PGHK) menggelar aksi unjukrasa dihalaman kantor Dinas Pendidikan dan DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Kamis (7/12).
Mereka menuntut nasib guru honorer di Paluta yang mulai terancam keberadaannya dan tidak jelas penggajiannya.
Pantauan Metro Tabagsel, aksi unjukrasa dilakukan pertama dihalaman kantor Dinas Pendidikan Paluta sekitar pukul 09.00 WIB dengan pengawalan ketat pihak kepolisian dan Satpol PP. Disana mereka melakukan orasi dan menyampaikan berbagai tuntutan terkait nasib guru honorer pasca keluarnya Permendikbud nomor 8 tahun 2017 tentang teknis penggunaan dana biaya operasional sekolah (BOS) yang dimana penggajian guru honorer bersumber dari dana BOS itu. Selain itu, mereka juga menuntut agar Dinas Pendidikan Paluta supaya menerbitkan surat penugasan atau surat keputusan (SK) guru tetap non PNS sesuai dengan amanat Permendikbud nomor 8 tahun 2017. Pasalnya, tanpa surat penugasan/SK tersebut dapat dipastikan gaji dari tenaga honor tidak dapat dicairkan sehingga mengancam kesejahteraan tenaga honorer di Paluta.
Dikantor Disdik Paluta, mereka disambut Sekretaris Pendidikan Eva Sartika Siregar bersama pegawai Disdik lainnya.
Setelah mendengar tuntutan tenaga Honor tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Eva Sartika berjanji akan menindaklajuti tuntutan tenaga honor dan akan menyampaikannya ke Kadis Pendidikan Paluta.
Mendengar jawaban tersebut, massa membubarkan diri dan melanjutkan aksinya dihalaman kantor DPRD Paluta.
Hampir setengah jam menyampaikan berbagai tuntutan dihalaman kantor DPRD, massa tidak ditemui satu pun anggota DPRD Paluta sehingga suasana sempat memanas dan ricuh.
"Dimana semua wakil rakyatnya. Kenapa tidak mau menjumpai kami disini," teriak Koordinator aksi Muhammad Paisal Hasibuan yang juga merupakan ketua PGHK Kabupaten Paluta.
Karena tidak ada respon dari para anggota DPRD Paluta, massa pun mencoba menerobos untuk masuk, sehingga aksi dorong dengan pihak kepolisian dan Satpol PP pun sempat terjadi.
Setelah dilakukan mediasi, perwakilan guru honor pun diminta untuk masuk ke gedung kantor DPRD untuk membahas permasalah yang dituntut para tenaga honor dengan memanggil pihak Dinas Pendidikan.
Setelah mendengar semua tuntutan para tenaga honor, pihak DPRD Paluta berjanji akan mengkaji terkait permasalahan ini dan akan memperjuangkan nasib tenaga honorer di Paluta.
Sekitar pukul 13.00 WIB, massa pun membubarkan diri dengan tertib dari kantor DPRD Paluta. (ais)
Foto: Puluhan guru honor komite saat berorasi di halaman Kantor DPRD Paluta, Kamis (7/12).
