Terkait okupasi yang dilakukan pihak PTPN 2 Bulu Cina, Kabupaten Deli Serdang, yang dianggap ilegal dan menggunakan aparat bayaran yakni TNI dan Polri, rencananya, pihak kelompok tani Mekar Sari akan mengadukan masalah ini ke Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI.
Hal ini dikatakan Ketua kelompok tani Mekar Sari, Warto didampingi anggota kelompok tani lainnya saat dikonfirmasi terkait hal ini, Rabu (6/12/17).
"Kami akan adukan hal ini kepada Presiden Jokowi dan Panglima TNI, sebab, di sini, TNI ikut serta melakukan pengrusakan tanaman dan gubuk milik kelompok tani," ujarnya.
Seorang aparat negara, lanjut Warto, tak selayaknya ikut serta atau berperan dalam melakukan okupasi yang berujung dengan pengrusakan tanaman dan gubuk.
"Nampak kali mereka itu dibayar oleh pihak PTPN 2 Bulu Cina, sebab, dalam hal ini, mereka hanya sebatas pengaman agar tidak terjadi gesekan, bukan sebagai pelaku yang pro terhadap PTPN 2," pungkasnya.
Dikatakannya, keberadaan aparat negara di lokasi lahan tersebut seakan-akan untuk menakuti kelompok tani agar mundur untuk memperjuangkan haknya.
"Kami kelompok tani Mekar Sari tidak akan mundur, kami akan perjuangkan hak kami sampai titik darah penghabisan," cetusnya.
Masih katanya, kekuatan pemilikan tanah yang di klaim PTPN 2 Bulu Cina adalah sah milik kelompok tani Mekar Sari, namun, pihak PTPN 2 tetap melakukan okupasi.
"Oleh karena itu, kami akan mengadukan hal ini dengan Presiden dan Panglima TNI agar mereka tau siapa yang benar dalam kasus ini. Karena kami memiliki surat dan dokumen yang lengkap," paparnya. (tim)
