Kisaran
Pemerintah Kabupaten Asahan menyampaikan laporan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda) Tahun 2018 melalui rapat paripurna di DPRD Asahan, Kamis (30/11/2017) sekira pukul 10.00 wib.
Rapat paripurna yang dihadiri orang anggota DPRD, Wakil Bupati Asahan, , serta para pejabat Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Asahan.
Ketua DPRD Asahan, Benteng Panjaitan didampingi Wakil DPRD Dahrun Hutagaol mempimpin rapat paripurna. Kemudian memberikan kesempatan kepada wakil Bupati Asahan, H Surya BSc, untuk menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda Tahun Anggaran 2018.
Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati mengatakan, Nota Keuangan mencakup Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2018 dengan rincian Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp1.580.426.643, terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp120.218.007.043, kemudian Dana Perimbangan Rp2.656.895.309.000, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp63.445.996.085.
“Kemudian Belanja Daerah sebesar Rp1.577.926.724.643, yang terdiri dari, belanja tidak langsung Rp1.076.105.066.301 dan belanja langsung, sebesar Rp 501.821.685.341,82,” jelas Surya.
Selanjutnya Pembiayaan Daerah, yang berjumlah sebesar Rp 2.500.000.000. “Pembiayaan daerah ini merupakan penerimaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) yang diproyeksikan atas pertimbangan perkembangan realisasi tahun 2017 ini,” kata Amril.
Dengan demikian jumlah APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.580.426.724.643.
“Total APBD tersebut digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tersebar di 25 kecamatan di Kabupaten Asahan, sesuai urusan dan kewenangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan penunjang, urusan pendukung dan urusan kewilayahan,” tutup Surya. (rial)
“Total APBD tersebut digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tersebar di 25 kecamatan di Kabupaten Asahan, sesuai urusan dan kewenangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan penunjang, urusan pendukung dan urusan kewilayahan,” tutup Surya. (rial)
