Posting by Redaksi Topinformasi.com
MEDAN,TOPI.COM | Jajaran Pengawas Pemilu di Kota Medan angkat bicara soal press rilis yang disampaikan sejumlah Anggota Komisi A DPRD Sumut di salah satu koran harian terbitan Medan, Rabu (6/2/2019). Sebaliknya, pelanggaran sejumlah oknum dewan, khususnya yang kembali ikut bertarung di pemilihan legislatif 2019 ini dibongkar.
Ketua Panwaslu Kecamatan Medan Marelan, Raja Malem Purba SH yang didampingi dua komisioner lainnya, Jonson David Sibarani SH dan Rizal Arifin Lubis MSi yang ketepatan bertemu dengan wartawan di Kantor Bawaslu Kota Medan mengatakan, justru kedua oknum dewan yang bersuara lantang di koran itu lah yang menjadi sasaran pengawasan mereka.
Pertama, kata Malem Purba, pihaknya sama sekali tidak ada menunggu para caleg keliru dalam melakukan sosialisasi. Fakta yang ada, HM Hanafiah Harahap justru mendiskreditkan jajaran Panwas dengan kata-kata ‘Panwaslu abal-abal’ saat melakukan kegiatan pada Rabu sore tanggal 30 Januari 2019.
“Hari itu kami dapat informasi dari masyarakat bahwa ada caleg yang melakukan sosialisasi di Pasar I Tengah, Gang Suadaya, Kelurahan Tanah Enam Ratus. Ini tidak ada diberitahukan kepada kita. Lalu ketiga komisioner dibantu seorang Panwaslu Kelurahan langsung terjun ke lokasi guna melakukan pengawasan sebagaimana biasanya,” kata Malem.
Namun setiba di lokasi, dalam posisi para pengawas masih menaiki sepeda motor, terdengar kata-kata dari alat pengeras suara oleh HM Hanafiah Harahap, ‘Ibu-ibu sudah ada diberitahukan PPS dan Panwaslu soal surat suara ini?’ lalu dijawab ‘Belum’ oleh puluhan ibu-ibu yang hadir. ‘Kalau belum, berarti Panwaslunya abal-abal,’ ujar HM Hanafiah.
“Siapa yang terima mendengar kata-kata mendiskreditkan begitu? Karena tak terima, anggota kita Panwaslu Kelurahan langsung turun dari sepeda motor, dan segera merekam video kegiatan itu. Tujuannya, kita mau ada bukti jika masih ada kata-kata pelecehan seperti itu. Dan ternyata benar, masih saja ada keluar kata-kata Panwaslu Abal-abal. Bahkan dia menyebut, gaji Panwaslu jutaan, dikasih fasilitas, dikasih kantor, tapi apa kerjanya? Apa pantas seorang caleg bicara seperti itu? Ternyata setelah kita telusuri dia itu masih aktif sebagai Anggota DPRD, apa pantas seorang Anggota Dewan berkata-kata seperti itu? Itu mendiskreditkan jajaran Panwaslu di hadapan masyarakat. Dari mana dia tahu kami tidak bekerja?” kesalnya.
Ditimpali komisioner lainnya, Jonson David Sibarani, karena diduga merasa terusik direkam video, HM Hanafiah Harahap menghardik Panwaslu Kelurahan dan memaksanya untuk datan ke sampingnya di tengah-tengah ibu-ibu perwiritan itu. Sesaat itu juga Jonson David Sibarani SH menemui pengawas kelurahannya dan sempat terjadi adu mulut dengan HM Hanafiah Harahap.
“Saya tak terima anggota saya diperlakukan seperti itu. Dihardik, lalu dipaksa-paksa untuk berdiri di sampingnya. Memangnya kami anggotanya, kok kami didikte-dikte? Ditanya ID Card, kita ada, kita tunjukkan. Saya protes dia kenapa menuduh Panwaslu abal-abal, tapi dia menghentikan perdebatan dengan saya dan melanjutkan acaranya. Lalu kita kembali melakukan pengawasan dari luar,” timpal Jonson David Sibarani SH.
Setelah acara selesai, lanjut Jonson, HM Hanafiah Harahap menemui mereka yang melakukan pengawasan dari luar areal rumah. Di sini, Caleg Golkar itu kembali berdebat dengan dirinya. “Saya bilang supaya dia tidak lagi mengucapkan kata-kata seperti itu (Panwaslu abal-abal-red), tapi dia dengan suara lantang mengatakan akan tetap seperti itu. Kami ada video rekamannya,” bebernya.
Soal perrnyataan bahwa anggotanya sebagai Panwaslu Kelurahan bergaji Rp1,1 juta, Jonson sudah mempertanyakannya. Dari mana data HM Hanafiah Harahap sehingga bisa menyebutkan keterangan tanpa dasar itu? “Nggak ada sampai Rp1 juta gaji anggota kita, lho!” katanya.
Soal warna kertas yang disebutkan, katanya lagi, tidak pernah ada perdebatan atau percakapan dengan HM Hanafiah Harahap terkait hal itu. “Kok bisa begitu ya anggota DPRD?” kesalnya.
Di kesempatan yang sama itu, Raja Malem Purba juga mempersoalkan terkait bahasa HM Nezar Djoeli ST yang menilai jajaran Panwaslu memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) rendah. “Kita tidak ada memanggil. Tolong baca lagi surat kita. Isinya undangan, bukan panggilan. Kalau tak mau hadir, ya silahkan,” kata Malem Purba.
Menurutnya, HM Nezar Djoeli ST membongkar aib sendiri. Apalagi politisi NasDem ini dalam proses pengawasan mereka. “Sebenarnya kita tidak mau buka-bukaan, tapi beliau yang memulai. Dia itu melakukan reses tapi diselipkan kampanye. Mulai dari membagikan kue kotak yang berisi gambar dirinya sebagai Calon Anggota DPRD lengkap dengan nomor urut dan ilustrasi surat suara, juga ada dipasang Baliho calegnya sehari sebelum acara reses di simpang gang menuju lokasi. Silahkan tanya warga dan kepling setempat. Kita tidak mengada-ada,” sebutnya.
Soal penyebutan nama HM Nezar Djoeli SRT sebagai Anggota DPRD Sumut di dalam undangan, kata Malem Purba, hal itu sah-sah saja, karena kegiatan yang dilakukan adalah reses. “Karena reses itu diselipkan kegiatan dugaan kampanye berupa kotak kue bergambar pencalegan HM Nezar Djoeli, ya kita mau klarifikasi lah,makanya kita undang. Kalau katanya tak tahu kenapa dipanggil, itu bohong. Kan dia ada menjawab dengan surat kok pakai kop surat Fraksi NasDem?” sebutnya.
Sumber : Metro-online.co
