Batubara. Topinformasi.com
Pengerjaan persiapan lahan perkantoran Bupati Batubara di lokasi ex kebun Socfinfo Kebun Tanah Gambus Kecamatan Lima Puluh mulai April 2022 akhirnya diketahui dikerjakan secara swakelola oleh Dinas PU PR Kabupaten Batubara. Senin 5/9/2022.
Kepastian tersebut diungkapkan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Batubara yang merangkap sebagai PPK pengerjaan, Thamrin menjawab wartawan lewat telepon seluler, Senin 5/9/2022.
"Iya, pengerjaannya (persiapan lahan perkantoran Bupati Batubara) bersifat swakelola", jelas Thamrin.
Pantauan di lokasi pengerjaan tersebut tampak aktivitas pengerukan dan perataan lahan menggunakan alat berat beko milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dioperatori TKS Dinas, dan dua unit alat berat yang sedang nonggok.
Saat dikonfirmasi terkait BBM, operator alat berat mengatakan, tergantung siapa yang mengantar menggunakan sepeda motor. Dan terkait gaji, operator ngaku sesuai dengan honor TKS Dinas.
Sementara Thamrin memastikan BBM yang dipergunakan adalah BBM non subsidi, namun demi keamanan tanki tidak ditempatkan di lokasi pengerjaan.
Meski nilai pengerjaan yang disebutkan Thamrin mencapai Rp.900.000.000, namun tidak terlihat ada pemasangan plang pengerjaan dilokasi sebagaimana layaknya pengerjaan proyek pemerintah.
Penelusuran melalui www.sirup.lkpp.go.id Pemkab Batubara memang anggaran pengerjaan tersebut telah ditampung dalam APBD Kabupaten Batubara tahun 2022.
Pada Sirup tercantum nama paket : Persiapan Lahan Pembangunan Gedung Kantor Bupati/Kantor Pemerintahan Kabupaten Batubara.
Sedangkan nama kegiatan adalah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Derah, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Kabupaten/Kota.
Demikian pula pagu anggaran Rp. 1.000.000.000 bersumber Dana APBD Batu Bara 2022 dengan Kode RUP 30490230 dan waktu April 2022 melalui sistim swakelola.
Terkait gagalnya pelaksanaan pembangunan kantor Bupati dengan sistim Multiyears dan dirubah menjadi sistim oneyear dikerjakan tahun 2023 disikapi Advokad yang juga Ketua DPC Ferari Batubara Helmisyam Damanik, SH.
Diungkapkan Helmi, gagalnya proyek multiyears menandakan kurangnya perencanaan Pemkab Batubara.
Hemi juga menilai, Bupati Batubara terkesan tergopoh-gopoh menganggarkan biaya pembangunan kantor Bupati sebesar Rp.35 miliar pada R-PAPBD dan Rp. 85 miliar pada APBD Batubara tahun 2023.
"Anehnya APBD Batubara 2023 sudah ketok palu. Didalamnya tercantum anggaran pembangunan kantor Bupati sebesar Rp.85 miliar, sementara pengerjaan tahap pertama senilai Rp. 35 miliar gagal. Gimana nantinya pelaksanaan pembangunannya di tahun depan. Mestinya Rp. 85 miliar merupakan anggaran lanjutan bila proyek multiyears disetujui", tegas Ketua Ferari Batubara. (dr)
