Jakarta. Topinformasi.com
Di tengah pemanggilan sejumlah nama oleh Presiden RI terpilih Prabowo Subianto untuk ditempatkan dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju (KIM), gaung harapan agar sosok yang ditetapkan sebagai Menteri nantinya, mampu mengakomodir seluruh perangkat di bawah kendali kementeriannya turut terdengar.
Salahsatunya terkait PT PLN (Persero) yang berada di bawah kendali Kementerian BUMN, khususnya dalam menetapkan manajemen yang akan mengurus perusahaan plat merah itu ke depan.
Karena itu, Menteri BUMN mendatang diharapkan benar-benar mampu menunjuk sosok berintegritas tinggi, beretika dan menguasai bidangnya, untuk nantinya ditetapkan sebagai Direktur Utama PLN.
Atau dengan kata lain, pejabat Dirut PLN mendatang merupakan dari kalangan internal yang memang meniti karir dari PLN sejak awal. Apalagi, hingga tiga kali pergantian Dirut di era pemerintahan Jokowi, semuanya berasal dari kalangan eksternal.
"PLN ini merupakan salah satu BUMN yang memiliki peran strategis, karena itu harus dipimpin orang yang memahami dan mengerti urat nadi tentang manajemen dan sistem kelistrikan, serta bagaimana memahami berbagai aspek didalamnya. Karena itu sudah seharusnya ada perubahan pola di Kementerian BUMN ini nantinya dalam menetapkan Dirut, sehingga bukan sekadar jadi jatah politik. Lantas siapa yang memahaminya, jelas kalangan internal sendiri, bukan lagi-lagi dari eksternal.
Saya yakin, sangat banyak sosok yang memiliki _leadership_ di PLN apalagi itu rumah bagi mereka sebagai pegawai sejak awal berkarir," tegas Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira di Jakarta, Rabu 16/10/2024.
Dikatakan pria yang akrab disapa Yudhis ini, menunjuk dan menetapkan posisi Dirut PLN sebagai salah satu jabatan politis, memang menjadi hak Menteri BUMN melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) jajaran Komisaris di institusi tersebut. Namun alangkah baiknya segala masukan positif dari berbagai kalangan, bisa menjadi pertimbangan pemilik kekuasaan.
"Lihat kondisi sekarang, cenderung yang populer bukan PLN nya, namun sosok individu. Harusnya kan yang dikedepankan prestasi institusi dalam menjalankan tupoksinya menerangi hingga seluruh pelosok negeri. Tapi faktanya malah lebih mementingkan mengejar penghargaan yang sekarang jumlahnya mencapai ratusan di banding kinerja," tegas Yudis.
Pendiri sekaligus Ketua Umum Forum Masyarakat Pemantau Negara (Formapera) ini juga menyampaikan, sosok Dirut ke depan juga diharapkan lebih humanis dan beretika baik, sehingga jajaran di PLN bisa bekerja dengan tenang, tidak dibayang-bayangi rasa takut bersalah dalam berbuat ketika menjalankan tugasnya baik di jajaran _Boards Of Director_ (BOD) atau pun manajemen dibawahnya.
"Bukan sebaliknya malah mengedepankan arogansi dan ditakuti karena posisinya pimpinan. Harusnya pimpinan lebih beretikalah, jangan seperti orang kalap kalau lagi emosi, sehingga tidak peduli sekalipun pejabat jajarannya berusia lebih tua darinya. Hindarilah memaki-maki, apalagi sampai gebrak-gebrak meja dan memberi hukuman layaknya militer kepada pejabat yang dinilainya salah. Saya rasa ini bukan cerminan pemimpin," tukasnya.
"Di samping itu, seorang pemimpin juga tidak boleh mengedepankan _power_ kekuasaannya. Misalnya pilih kasih dalam menentukan pejabat yang akan ditempatkannya dan mengutak-atik posisi jabatan sesukanya. Jenjang karir setiap pegawai itu harus diperhatikan sesuai fakta kinerja, jangan hanya mementingkan _circle_nya semata, lantas yang diluar lingkaran sengaja dimatikan karirnya. Kalau memang berprestasi, kenapa tidak diapresiasi," imbuhnya.
Yudis juga mengaku bahwa apa yang disampaikannya merupakan momen pas, sebelum pasangan Prabowo-Gibran dilantik pada 20 Oktober mendatang.
"Apalagi sesuai dengan informasi, jajaran kabinet termasuk Menteri BUMN akan langsung diumumkan pada malam harinya setelah pasangan Prabowo-Gibran dilantik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi dan masukan.
