MEDAN ,TOPINFORMASI.COM- Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera menyiapkan anggaran pembangunan penjara khusus koruptor sebagai bentuk dukungan terhadap program pemberantasan korupsi yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Desakan tersebut disampaikan Ketua DPW FABEM Sumatera Utara, Rinno Hadinata, dalam pernyataannya di Medan, Jumat (3/4/2026).
“Menteri Purbaya harus segera menyiapkan anggaran pembangunan penjara khusus koruptor agar Asta Cita pemberantasan korupsi Presiden Prabowo dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Menurut Rinno, upaya pemberantasan korupsi sejauh ini telah berjalan melalui lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi hingga ke tingkat daerah. Namun, ia menilai diperlukan langkah konkret untuk memperkuat efek jera terhadap pelaku korupsi, salah satunya melalui pembangunan lembaga pemasyarakatan khusus.
Ia juga menyebutkan bahwa rencana pembangunan penjara khusus koruptor sebenarnya telah memiliki dokumen dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dipimpin oleh Agus Adrianto. Namun, realisasinya masih terkendala pada alokasi anggaran.
“Informasi yang kami terima, dokumen perencanaan sudah tersedia di Kementerian Imipas. Tinggal bagaimana Kementerian Keuangan segera mengalokasikan anggarannya,” jelas Rinno.
Lebih lanjut, ia menilai praktik korupsi yang terjadi dari level bawah hingga tingkat tinggi berpotensi mengganggu stabilitas negara. Oleh karena itu, diperlukan langkah tegas dan terstruktur untuk menekan angka korupsi di Indonesia.
“Kita yakin Menteri Keuangan memiliki komitmen antikorupsi. Tahun ini kita dorong agar pembangunan penjara khusus koruptor dapat segera terealisasi,” tambahnya.
Terkait lokasi pembangunan, Rinno menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat, termasuk kemungkinan pembangunan di wilayah seperti Nusakambangan atau lokasi lain yang dianggap strategis.
FABEM berharap langkah ini dapat memperkuat implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
