Jakarta ,TOPINFORMASI.COM
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan nasional melalui sektor pertanahan dan tata ruang.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Gedung Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Menurut Ossy Dermawan, dukungan ATR/BPN diwujudkan melalui sinkronisasi rencana tata ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional, percepatan penerbitan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR), pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta penguatan pengendalian tata ruang agar perkembangan kawasan tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
“Dukungan ATR/BPN dalam mewujudkan tata kelola bandara yang lebih baik dilakukan melalui sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional, percepatan penerbitan KKPR untuk mendukung investasi dan pembangunan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta penguatan pengendalian tata ruang agar perkembangan kawasan tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan,” ujar Ossy.
Selain itu, Ossy menilai penguatan tata kelola kebandarudaraan perlu didukung integrasi data spasial lintas sektor melalui konsep one spatial planning policy atau satu acuan tata ruang.
Ia menjelaskan, integrasi data spasial, data pertanahan, data tata ruang, informasi geospasial, hingga data perizinan daerah akan mempercepat proses pengambilan keputusan serta meningkatkan akurasi dan keterpaduan kebijakan.
Rakor tersebut turut dihadiri perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait. Dalam kesempatan itu, Ossy mengingatkan pentingnya penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan sejak tahap perencanaan, perizinan, hingga pengawasan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa tujuan utama rakor adalah memperkuat tata kelola ekosistem kebandarudaraan melalui penguatan regulasi serta kolaborasi lintas sektor.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal pengelolaan ekosistem kebandarudaraan yang profesional, modern, dan inklusif sehingga dapat meningkatkan daya saing dan kualitas layanan bandara nasional.
“Pengelolaan ekosistem kebandarudaraan yang profesional, modern, dan inklusif akan menghadirkan berbagai manfaat, terutama bagi sektor ekonomi, pariwisata, industri kreatif, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata AHY.
Dalam rakor tersebut, Wamen ATR/Waka BPN didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN, di antaranya Direktur Perencanaan Tata Ruang Nuki Harniati, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Suwito, serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin.
