TEBINGTINGGI — Lima kepala sekolah (kepsek) SD negeri di Kota Tebingtinggi dicopot dari jabatannya. Pencopotan tersebut menuai protes karena sejumlah kepsek mengaku pergantian itu terjadi setelah mereka menolak menyerahkan pengelolaan dana revitalisasi sekolah kepada vendor yang disebut-sebut telah diarahkan
Kelima kepsek tersebut yakni Elisa Lubis, S.Pd., Kepsek SDN 163094; Tety Suryani, S.Pd., Kepsek SDN 163095; Riski Kurniawan, S.Pd., Kepsek SDN 163084; Novi Rambe, S.Pd., M.Pd., Plt Kepsek SDN 163087; serta Reni, S.Pd., Plt Kepsek SDN 166321.
Mereka menyatakan keberatan atas pencopotan tersebut dan berencana menempuh jalur hukum untuk mempersoalkan keputusan yang mereka nilai merugikan.
Salah seorang kepsek, Elisa Lubis, mengatakan dirinya sempat diarahkan untuk menggunakan jasa vendor tertentu dalam pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah.
Menurut Elisa, dirinya menolak arahan tersebut karena berpegang pada petunjuk teknis program revitalisasi yang dipahaminya dilaksanakan secara swakelola oleh pihak sekolah.
“Waktu itu saya dipanggil dan diarahkan ke salah satu vendor. Namun saya menolak karena mengikuti aturan yang menyebutkan dana revitalisasi dilaksanakan langsung oleh kepala sekolah dalam bentuk swakelola,” ujar Elisa.
Ia juga mengaku sejumlah kepsek lainnya mendapat tekanan agar mengikuti arahan tersebut.
Pengakuan serupa disampaikan Novi Rambe. Ia mengaku pernah dipanggil dan diminta menunjukkan loyalitas kepada pimpinan. Bahkan, menurut Novi, dirinya sempat ditanya apakah masih ingin menjabat sebagai kepala sekolah.
“Saya dipanggil, disuruh loyal kepada pimpinan dan ditanya masih mau jadi kepala sekolah atau tidak. Menurut saya, ucapan itu merupakan bentuk tekanan karena saya tidak mau menyerahkan dana revitalisasi kepada vendor yang diarahkan,” kata Novi.
Novi juga mengungkapkan adanya kedatangan dua orang yang mengaku wartawan ke sekolahnya. Menurut dia, keduanya menyampaikan bahwa kedatangan mereka berkaitan dengan sekolah yang tidak mengikuti arahan dalam pelaksanaan revitalisasi.
Namun, keterangan tersebut merupakan pengakuan pihak kepsek dan masih memerlukan klarifikasi serta pembuktian lebih lanjut dari pihak-pihak yang disebut.
Sementara itu, Tety Suryani mengaku mengetahui dirinya dicopot dari informasi yang disampaikan seorang ASN Pemko Tebingtinggi.
“Sore tadi saya dikabari bahwa saya diganti. Saya bingung karena tidak mendapat undangan. Saya juga belum mengetahui dipindahkan ke mana dan menjadi apa,” ungkap Tety.
Menurut Tety, masa jabatannya sebagai kepala sekolah tinggal sekitar tiga bulan. Di sisi lain, ia masih memiliki tanggung jawab terhadap program revitalisasi sekolah yang tengah berjalan.
Ia menyebut progres pembangunan di sekolahnya saat ini telah mencapai sekitar 70 persen.
“Saya masih melaksanakan pembangunan menggunakan dana revitalisasi Kementerian Pendidikan. Progresnya sudah sekitar 70 persen,” katanya.
Tety juga mempertanyakan mekanisme pertanggungjawaban anggaran apabila dirinya diganti sebelum program revitalisasi selesai.
Ia menyebut dirinya bersama sejumlah kepala sekolah lainnya sebelumnya mengikuti kegiatan bimbingan teknis dan finalisasi dokumen perencanaan serta PKS revitalisasi sekolah di Jakarta.
Menurut Tety, terdapat tujuh kepala sekolah yang menerima anggaran revitalisasi. Namun, dari tujuh orang tersebut, lima di antaranya kini dicopot.
“Yang berangkat ke Jakarta ada tujuh kepala sekolah yang mendapatkan anggaran. Yang dicopot lima. Dua lainnya tetap karena mau mengikuti arahan,” ujar Tety.
Total Anggaran Capai Rp2,43 Miliar
Berdasarkan rincian yang disampaikan, total dana revitalisasi pada lima sekolah yang kepala sekolahnya dicopot mencapai sekitar Rp2,43 miliar.
Rinciannya:
SDN 163095 — Rp531.013.203
SDN 163094 — Rp460.061.435
SDN 163087 — Rp597.057.453
SDN 166321 — Rp311.488.843
SDN 163084 — Rp540.000.000
Para kepsek menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk mempersoalkan pencopotan tersebut dan meminta agar proses pergantian kepala sekolah dilakukan secara transparan.
Wali Kota Bantah Ada Vendor Titipan
Sementara itu, Wali Kota Tebingtinggi H Iman Irdian Saragih membantah tudingan bahwa pencopotan lima kepala sekolah tersebut berkaitan dengan penolakan terhadap vendor tertentu.
Menurutnya, pergantian kepala sekolah dilakukan sebagai bagian dari penyegaran dan regenerasi.
“Tidak benar itu. Kita melakukan pergantian karena mau melakukan penyegaran. Kepsek yang diganti itu sudah terlalu lama menjabat,” ujar Iman Irdian Saragih.
Terkait program revitalisasi yang masih berjalan, Wali Kota mengatakan pekerjaan yang telah dilakukan tetap menjadi tanggung jawab kepala sekolah sebelumnya, sementara pekerjaan yang belum selesai dapat dilanjutkan oleh kepala sekolah yang baru.
“Kalau sudah ada yang mereka kerjakan, pertanggungjawabkan yang mereka kerjakan. Sisanya kasih ke kepala sekolah yang baru,” katanya.
Ia juga menyebut pergantian tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai manajemen ASN.
Wali Kota meminta para kepala sekolah yang diganti menerima keputusan tersebut sebagai bagian dari proses regenerasi.
“Jangan egois, harus legowo. Namanya regenerasi itu biasa. Ada yang sudah enam tahun, ada yang delapan tahun. Intinya mereka harus legowo,” tegasnya.
Dengan adanya bantahan tersebut, dugaan intervensi dalam pengelolaan dana revitalisasi maupun alasan sebenarnya di balik pergantian lima kepala sekolah masih menjadi persoalan yang perlu diklarifikasi lebih lanjut kepada pihak-pihak terkait.
Para kepala sekolah menyatakan akan menempuh jalur hukum, sementara Pemko Tebingtinggi menegaskan pergantian tersebut merupakan bagian dari penyegaran dan regenerasi.
(Tim)
