RIAU — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru, Riau, untuk menelaah tata kelola dan efektivitas pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Jumat (2/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan penugasan pemerintah, akuntabilitas pengelolaan infrastruktur, hingga manfaat JTTS terhadap konektivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera.
Kunjungan dipimpin Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo bersama sejumlah anggota BAKN. Hadir pula jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas, Badan Pengaturan BUMN, Danantara Asset Management, serta sejumlah badan usaha, termasuk Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Koentjoro, Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk Muhammad Hanugroho dan Direktur Bisnis PT Jasa Marga (Persero) Tbk Reza Febriano.
Dalam pemaparannya, Hutama Karya menyampaikan perkembangan penugasan pembangunan JTTS. Hingga Agustus 2026, sekitar 1.160 kilometer jalan tol telah terbangun, sementara sekitar 982 kilometer telah beroperasi.
Pembangunan JTTS dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan proyek, pendanaan, kebutuhan konektivitas serta manfaat masing-masing koridor bagi mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
Hutama Karya juga memaparkan penguatan tata kelola melalui penyempurnaan prosedur studi kelayakan, kajian risiko dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap proyek memiliki perencanaan yang lebih matang serta selaras dengan prioritas pembangunan, kebutuhan investasi dan kemampuan pendanaan.
Siapkan Koridor Jambi-Rengat dan Pekanbaru-Padang
Hutama Karya turut menyampaikan persiapan pengembangan koridor Jambi–Rengat dan Pekanbaru–Padang sesuai tahapan kesiapan proyek dan skema pengusahaannya.
Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, perusahaan menyiapkan sejumlah alternatif pendanaan, antara lain pembayaran berkala berbasis layanan dan asset recycling, yakni pemanfaatan nilai aset yang telah beroperasi untuk mendukung investasi berikutnya.
Pengembangan jaringan JTTS diarahkan untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi sehingga distribusi barang semakin lancar dan akses pasar bagi pelaku usaha semakin luas.
Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan mengatakan pembangunan JTTS tidak hanya berorientasi pada tersambungnya ruas jalan, tetapi juga manfaat yang dirasakan langsung masyarakat.
“Penugasan JTTS kami jalankan dengan menjaga tata kelola, kualitas infrastruktur, dan keberlanjutan pembangunan. Bagi kami, setiap ruas yang tersambung membawa harapan agar masyarakat dapat menjangkau keluarga dengan lebih mudah, pelaku usaha memiliki akses pasar yang lebih luas, dan pengguna jalan menikmati perjalanan yang aman serta nyaman,” ujar Iwan.
Menurutnya, manfaat tersebut menjadi bagian penting yang terus diupayakan Hutama Karya melalui dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
BAKN DPR RI Tekankan Manfaat Harus Terukur
Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo menegaskan bahwa efektivitas pembangunan infrastruktur perlu dilihat dari manfaat yang dapat diukur.
“Penelaahan ini bertujuan memastikan pembangunan JTTS didukung perencanaan yang matang dan pengelolaan sumber daya yang akuntabel. Efektivitasnya perlu dilihat dari kualitas pelayanan serta kontribusinya terhadap kelancaran transportasi dan kegiatan ekonomi masyarakat,” kata Andreas.
Sementara itu, Anggota BAKN DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya mengoptimalkan potensi daerah yang berada di sepanjang koridor JTTS.
“Akses jalan tol perlu terhubung dengan kawasan industri, sentra produksi, dan simpul logistik. Dengan demikian, kemudahan transportasi dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk memperlancar distribusi, memperluas pasar, dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat,” ujar Herman.
Melalui kunjungan tersebut, Hutama Karya menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan pemerintah, DPR RI dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga tata kelola serta keberlanjutan pembangunan JTTS.
Dengan pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berbasis kesiapan proyek, JTTS diharapkan tidak sekadar menjadi jaringan jalan penghubung antardaerah, tetapi juga mampu memperkuat konektivitas, memperlancar distribusi, membuka akses pasar dan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di Sumatera.
