Buka Rakor TKPKD 2026, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Minta OPD Perkuat Kolaborasi Konkret Turunkan Kemiskinan
TANJUNGBALAI – Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan memperkuat koordinasi, kolaborasi, serta sinergi lintas sektor dalam upaya menekan angka kemiskinan di Kota Tanjungbalai.
Penegasan tersebut disampaikan Fadly Abdina saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Tahun 2026 di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Kamis (29/10/2026).
Rakor yang diselenggarakan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) tersebut diikuti para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, camat, BPS, Bulog Divre Asahan, Baznas, BPJS Kesehatan, Kemenag, perbankan, PLN, BUMD, MUI, Forum Anak, serta sejumlah lembaga terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Fadly Abdina yang juga menjabat Ketua TKPKD menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak dapat dibebankan hanya kepada satu perangkat daerah. Menurutnya, persoalan kemiskinan memiliki banyak dimensi sehingga membutuhkan penanganan terpadu dan berkelanjutan.
“Kemiskinan itu berlapis. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri,” tegas Fadly.
Ia berharap seluruh OPD dan pemangku kepentingan membangun kerja sama konkret, mulai dari penyelarasan program, pembagian tugas yang jelas hingga penggunaan data yang akurat dan mutakhir. Dengan demikian, tidak terjadi tumpang tindih program dan bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
Fadly juga mengingatkan agar program penanggulangan kemiskinan tidak sekadar memberikan bantuan, tetapi harus mampu mendorong masyarakat menjadi mandiri dan memiliki kemampuan menopang perekonomian keluarga.
“Saya berharap data yang kita miliki selalu diperbarui, baik data internal maupun data statistik, sehingga progres yang kita lakukan bisa tepat sasaran. Program-program yang dilaksanakan juga harus mampu membuat masyarakat mandiri dalam menopang perekonomian keluarga,” ujarnya.
Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Kota Tanjungbalai tercatat sebesar 10,67 persen atau sekitar 20.020 jiwa. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 11,97 persen. Meski demikian, Tanjungbalai masih berada pada peringkat ketujuh tertinggi tingkat kemiskinan di antara kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 0,49 persen atau sekitar 1.000 penduduk yang masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi berbagai kebutuhan dasar.
Di sisi lain, Fadly menyampaikan capaian positif dalam penurunan prevalensi stunting yang kini mencapai 4,5 persen. Kota Tanjungbalai juga berhasil menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 3,80 persen pada 2025.
Namun, ia mengakui bahwa penyerapan tenaga kerja masih didominasi sektor informal dengan tingkat penghasilan relatif rendah. Karena itu, peningkatan kualitas lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi perhatian bersama.
Dalam upaya menyelaraskan program lintas sektor, Fadly mencontohkan pentingnya keterlibatan sejumlah OPD sesuai bidang masing-masing.
Program ketahanan pangan, misalnya, perlu disinergikan oleh Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan. Begitu juga program bedah rumah yang menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan diharapkan berkolaborasi dengan Dinas Perpustakaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sementara sektor kesehatan perlu memperkuat langkah preventif dan pelayanan kesehatan masyarakat.
Adapun Disdagper dan Disnakerkop UKM diharapkan mengambil peran dalam peningkatan perekonomian, pemberdayaan UMKM, kesejahteraan masyarakat, serta penurunan angka pengangguran.
“Penanggulangan kemiskinan tidak bisa diselesaikan oleh satu OPD atau instansi saja. Semua harus terlibat dan bekerja sama. Melalui rakor ini, kita ingin menyelaraskan seluruh program agar berjalan searah dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Di akhir sambutannya, Fadly menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengajak seluruh peserta rakor untuk membangun komitmen bersama agar visi Tanjungbalai EMAS, khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, benar-benar dapat dirasakan.
“Saya mengajak kita semua yang hadir untuk berkolaborasi. Harapan akhirnya, visi Tanjungbalai EMAS, yakni masyarakat yang sejahtera, benar-benar dapat diwujudkan dan dirasakan seluruh masyarakat Tanjungbalai,” pungkasnya.
Dalam rakor tersebut turut dibahas sembilan dimensi intervensi penanggulangan kemiskinan, meliputi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi, ekonomi, sosial, dan kewilayahan.
Kegiatan menghadirkan narasumber dari Bapperida Provinsi Sumatera Utara, Yanti Siska Oktavia; tenaga ahli Dr. Eriadi; Kepala BPS Tanjungbalai, Nizaruddin; serta Kepala Dinas Sosial, Zul Abdiman.
Rakor dipandu Asisten Administrasi dan Umum, Hamdani, didampingi Kepala Bapperida Tanjungbalai, Mariani.
Melalui penguatan koordinasi dan perencanaan berbasis data, Pemko Tanjungbalai berharap seluruh program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
About The Author
