MEDAN, TOPINFORMASI.COM – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap tiga guru Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Farhan Syarif Hidayah Sunggal dalam perkara dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2022–2024 senilai Rp268,2 juta.
Ketiga terdakwa masing-masing Handriyatul Akhbar selaku Bendahara BOS, serta Rino Tasri dan Bambang Ahmadi Karo-Karo yang bertugas sebagai operator madrasah. Majelis hakim menyatakan ketiganya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Hendra Hutabarat di Ruang Sidang Cakra 8 PN Medan, Senin (16/11/2026) malam.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan ketiga terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu primer, kesatu subsider, maupun alternatif kedua.
“Mengadili, menyatakan perbuatan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan JPU,” ujar Hendra saat membacakan putusan.
Hakim juga memerintahkan agar ketiga terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan dibacakan serta memulihkan hak-hak mereka dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
“Memerintahkan terdakwa dilepaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya. Membebankan biaya perkara kepada negara,” tambahnya.
Hakim: Ketiga Guru Bukan Pengelola Dana BOS
Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim mengungkapkan bahwa ketiga terdakwa bukan pihak yang memiliki kewenangan mengelola dana BOS di MAS Farhan Syarif Hidayah.
Hakim menilai, peran para terdakwa lebih kepada pekerjaan administratif, khususnya menyusun laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan dana BOS.
Fakta persidangan juga mengungkap bahwa penyusunan laporan tersebut dilakukan di bawah tekanan pemilik sekaligus Ketua Yayasan MAS Farhan Syarif Hidayah, Mesini. Bahkan, para terdakwa disebut mendapat ancaman pemecatan apabila tidak menyelesaikan laporan sesuai permintaan pihak yayasan.
Berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim menilai pihak yang sesungguhnya mengelola dana BOS adalah Mesini, bukan ketiga guru yang menjadi terdakwa.
Hakim juga berpendapat bahwa persoalan yang dilakukan para terdakwa berkaitan dengan aspek administratif penyusunan laporan pertanggungjawaban. Majelis tidak menemukan dasar yang cukup untuk menyatakan mereka melakukan penyalahgunaan kewenangan maupun jabatan sebagaimana dakwaan penuntut umum.
“Para terdakwa tidak menyalahgunakan kewenangan dan jabatan,” tegas Hendra.
Tangis Haru Pecah di Ruang Sidang
Suasana haru langsung menyelimuti ruang sidang sesaat setelah majelis hakim membacakan vonis bebas tersebut.
Ketiga terdakwa tidak kuasa menahan tangis. Keluarga yang hadir di ruang persidangan juga terlihat menangis haru menyambut keputusan majelis hakim.
Putusan itu sekaligus mengakhiri proses pemeriksaan perkara dugaan penyimpangan dana BOS senilai Rp268,2 juta yang sebelumnya menempatkan ketiga guru tersebut sebagai terdakwa.
Sebelumnya Dituntut hingga Tiga Tahun Penjara
Sebelum putusan dibacakan, JPU dari Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Deli Serdang di Labuhan Deli menuntut ketiga terdakwa dengan hukuman berbeda.
Rino Tasri dan Bambang Ahmadi Karo-Karo masing-masing dituntut pidana penjara selama dua tahun enam bulan. Sementara Handriyatul Akhbar dituntut tiga tahun penjara.
Selain itu, JPU menuntut masing-masing terdakwa membayar denda Rp50 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti pidana kurungan selama 50 hari.
Dalam tuntutannya, JPU menilai perbuatan para terdakwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 9 dalam dakwaan alternatif kedua.
Namun, majelis hakim memiliki penilaian berbeda setelah memeriksa fakta-fakta persidangan dan seluruh dakwaan yang diajukan penuntut umum.
Kuasa Hukum Apresiasi Putusan Hakim
Usai persidangan, kuasa hukum ketiga terdakwa, Bambang Santoso SH MH, didampingi Hendra Julianta SH, Trisno Baskoro SH, dan Elvian SH, mengapresiasi putusan majelis hakim.
Mereka menilai keputusan tersebut telah mempertimbangkan fakta persidangan dan aspek hukum secara objektif.
“Putusan bebas ini sangat adil dan pantas diterima oleh ketiga guru. Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang bijaksana dan objektif,” ujar pihak penasihat hukum.
Kuasa hukum juga menegaskan bahwa berdasarkan pembelaan mereka, ketiga kliennya tidak memiliki kewenangan mengelola maupun menguasai dana BOS yang menjadi objek perkara.
“Selama ini, ketiga guru dikorbankan untuk menutupi korupsi yang dilakukan oleh yayasan. Mereka tidak mengelola, tidak menerima, apalagi menikmati dana BOS,” ungkap penasihat hukum.
Mereka menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada majelis hakim PN Medan atas putusan yang dijatuhkan.
“Kami dari advokat mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim. Ini bukti bahwa keadilan itu masih ada di PN Medan,” pungkasnya.
Dengan putusan tersebut, Handriyatul Akhbar, Rino Tasri, dan Bambang Ahmadi Karo-Karo dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan dalam perkara dugaan korupsi dana BOS senilai Rp268,2 juta.
















Komentar