MEDAN, TOPINFORMASI.COM– Proses pengadaan 41.816 unit meteran air di lingkungan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi kembali menuai sorotan. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Utara menggelar aksi demonstrasi damai di kantor Perumda Tirtanadi, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Senin (16/11/2026).
Dalam aksi tersebut, massa yang dipimpin Ketua Aksi Ilham Syahputra mendesak Polda Sumatera Utara mengusut tuntas dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses pengadaan 41.816 unit meteran air tersebut.
Mahasiswa secara khusus meminta Kapolda Sumut memanggil dan memeriksa Kepala Divisi Umum dan Aset Perumda Tirtanadi beserta seluruh panitia lelang yang terlibat dalam proses pengadaan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
BEM Sumut juga mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut melakukan penyelidikan menyeluruh guna memastikan ada atau tidaknya penyimpangan dalam proses tender tersebut.
Sorotan mahasiswa turut mengarah kepada PT PBN selaku perusahaan pemenang lelang. Mereka meminta aparat penegak hukum memeriksa kelengkapan persyaratan perusahaan, termasuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), kemampuan teknis, pengalaman perusahaan, serta kelengkapan administrasi tender.
Selain itu, BEM Sumut meminta seluruh dokumen pengadaan diaudit dan diperiksa, mulai dari tahap perencanaan, pengumuman lelang, evaluasi administrasi dan teknis, penetapan pemenang hingga pelaksanaan kontrak.
Mahasiswa juga menyoroti dugaan ketidakwajaran atau selisih harga pengadaan meteran air. Mereka meminta aparat penegak hukum menelusuri harga pengadaan dan menghitung potensi kerugian keuangan daerah apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi BEM Sumut menyampaikan enam tuntutan utama, yakni:
Mendesak Kapolda Sumut memanggil dan memeriksa Kadiv Umum dan Aset Perumda Tirtanadi serta seluruh panitia lelang.
Mendesak Ditreskrimsus Polda Sumut menyelidiki dugaan KKN dalam pengadaan 41.816 unit meteran air.
Meminta pemeriksaan terhadap PT PBN selaku pemenang lelang, khususnya terkait KBLI, kemampuan teknis, pengalaman perusahaan dan kelengkapan administrasi.
Mendesak audit seluruh dokumen tender dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kontrak.
Meminta pengusutan dugaan selisih harga pengadaan serta potensi kerugian keuangan daerah.
Mendesak penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan penyimpangan sesuai ketentuan hukum.
BEM Sumut menilai pengadaan barang dan jasa di perusahaan milik daerah harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Sebab, setiap penggunaan anggaran perusahaan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat.
Kini, mahasiswa berharap Polda Sumut menindaklanjuti tuntutan tersebut melalui pemeriksaan secara profesional, objektif dan transparan.
Di sisi lain, publik juga menunggu penjelasan resmi dari manajemen Perumda Tirtanadi maupun PT PBN terkait mekanisme tender, persyaratan perusahaan pemenang serta dugaan selisih harga yang dipersoalkan mahasiswa.
Apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
















Komentar