Aceh,Topinformasi.com – Sebanyak 95.000 arsip pertanahan berupa buku tanah dan surat ukur di sebagian wilayah Provinsi Aceh dilaporkan basah dan rusak. Tidak kurang dari 165.000 warkah yang selama ini menyimpan jejak hak, sejarah, dan harapan masyarakat ikut terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada 26 November 2025. Bencana tersebut melumpuhkan sedikitnya delapan kabupaten/kota.
Di setiap lembar arsip yang rusak, tersimpan data penting sebagai penanda hak masyarakat atas sebidang tanah. Saat arsip-arsip itu terendam, yang terancam bukan sekadar helaian kertas, melainkan juga rasa aman para pemilik tanah.
Menyadari besarnya risiko tersebut, upaya penyelamatan arsip dipercepat. Di ruang-ruang yang masih berjejak lumpur, lembar demi lembar dokumen dibersihkan, dikeringkan, dan dipilah. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Arinaldi, menyebut pekerjaan ini bukan perkara singkat.
“Kalau kita hitung mungkin lima tahun ke depan baru selesai untuk 165.000 dokumen. Karena itu, proses restorasi ini kami lakukan bersama berbagai pihak. Harapannya adalah bagaimana kita mempercepat normalisasi pelayanan melalui restorasi, dan seluruh arsip yang terdampak dapat selesai pada akhir tahun 2026 ini,” jelas Arinaldi.
Kolaborasi Empat Pilar
Upaya penyelamatan arsip pertanahan di Aceh melibatkan empat pilar utama, yaitu Kanwil BPN Provinsi Aceh, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).
Kolaborasi ini menjadi kunci percepatan pemulihan. Semakin banyak tangan yang terlibat, semakin besar harapan arsip-arsip kembali pulih dan pelayanan pertanahan berjalan normal.
Arinaldi meyakini sinergi lintas lembaga ini bukan hanya mempercepat pemulihan, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran bagi para taruna STPN yang turut membantu restorasi arsip.
“Semoga kegiatan ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi institusi, masyarakat, serta membentuk karakter para Taruna/i STPN sebagai calon insan pertanahan yang profesional dan berintegritas,” tuturnya.
Momentum Transformasi Digital
Di tengah sisa genangan air dan lumpur yang belum sepenuhnya surut, semangat untuk bangkit terasa semakin kuat. Restorasi ini tak hanya dimaknai sebagai penyelamatan dokumen negara, tetapi juga momentum mempercepat transformasi layanan.
“Kita tidak hanya berbicara tentang pembersihan dan penjemuran, tetapi bagaimana data tersebut bisa segera menjadi data digital. Kita berharap Kantor Pertanahan yang terdampak akan lahir kembali menjadi Kantor Pertanahan yang modern dan mampu melayani seluruh layanan pertanahan secara digital,” ungkap Arinaldi.
Senada dengan itu, Kepala ANRI, Mego Pinandito, menegaskan bahwa penyelamatan arsip bukan pekerjaan yang dapat diselesaikan secara instan. Setiap tahap membutuhkan kesabaran, ketelitian, serta koordinasi lintas lembaga yang kuat.
Untuk proses restorasi di Aceh, ANRI menerjunkan tenaga profesional yang bekerja berdampingan dengan jajaran BPN daerah, memulihkan satu per satu arsip terdampak.
“Penanganan arsip tidak bisa dilakukan sendirian, kita harus bersama-sama. Ada pilar-pilar utama dari kementerian, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN sebagai pemilik arsip, kemudian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, BNPB, serta ANRI, untuk membangun kolaborasi lintas kementerian, lintas pemerintahan, bahkan lintas kompetensi,” pungkasnya.
Restorasi arsip pertanahan di Aceh menjadi simbol bahwa di tengah bencana, negara hadir untuk memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi. Lebih dari sekadar penyelamatan dokumen, langkah ini menjadi fondasi menuju pelayanan pertanahan yang modern, profesional, dan terpercaya.
