JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan. Salah satunya melalui dialog strategis bersama Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi-AGRARIA (KAPTI-AGRARIA) yang digelar di Fairmont Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Dalam dialog tersebut, Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi ATR/BPN, Dwi Budi Martono, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penyusun RUU Administrasi Pertanahan, menegaskan pentingnya kontribusi pemikiran dari para alumni dan akademisi di bidang pertanahan.
“KAPTI punya resources yang luar biasa, termasuk Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Kami berharap masukan untuk RUU Pertanahan bisa digarap di STPN dan disampaikan kepada kami,” ujar Dwi Budi Martono.
Ia menilai, keterlibatan KAPTI-AGRARIA sangat penting dalam memperkaya substansi regulasi yang sedang disusun pemerintah. Melalui forum dialog tersebut, berbagai gagasan diharapkan dapat dihimpun guna memperkuat kebijakan tata kelola agraria di Indonesia.
Dialog yang mengusung tema “Kontribusi Pemikiran untuk RUU Pertanahan dan Penguatan Tata Kelola Agraria” ini juga menegaskan kedekatan dan sinergi antara KAPTI-AGRARIA dengan Kementerian ATR/BPN. Menurut Dwi Budi Martono, organisasi alumni tersebut memiliki peran strategis dalam memberikan masukan konstruktif bagi perbaikan sistem administrasi pertanahan.
Sementara itu, Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Utama ATR/BPN, Andi Tenrisau, menekankan pentingnya penyusunan konsep yang komprehensif dalam pembaruan sistem administrasi pertanahan di Indonesia.
Ia menilai, kebijakan yang dirancang ke depan harus mampu memperkuat transparansi penguasaan tanah, menghadirkan pengaturan yang jelas berbasis undang-undang, serta mendorong pengembangan sistem administrasi pertanahan yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Saya pikir itu yang menjadi harapan kita semua agar RUU Administrasi Pertanahan ini hadir untuk memenuhi kebutuhan bersama,” ujar Andi Tenrisau yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina KAPTI-AGRARIA.
Setelah pemaparan materi oleh para narasumber, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dimoderatori Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Didik Purnomo. Para anggota KAPTI-AGRARIA yang berasal dari berbagai unsur profesional di bidang pertanahan secara bergantian menyampaikan pandangan terkait kondisi pertanahan saat ini.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah isu strategis turut mengemuka, mulai dari perlindungan hukum bagi aparat pertanahan, sistem peradilan pertanahan, sistem pendaftaran tanah, hingga pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
Selain itu, persoalan kewenangan pelaksana pertanahan di daerah juga menjadi perhatian. Sejumlah peserta menyampaikan keresahan pegawai di daerah yang kerap berhadapan dengan regulasi kementerian lain yang sudah memiliki dasar undang-undang.
Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan RUU Administrasi Pertanahan agar mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat tata kelola pertanahan nasional.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Asnaedi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri, serta Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Andi Tenri Abeng bersama sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Kegiatan dialog strategis ini juga dirangkai dengan silaturahmi Ramadan 1447 Hijriah, yang semakin mempererat hubungan antara jajaran Kementerian ATR/BPN dengan para alumni dan profesional di bidang agraria.
