SEMARANG. TOPINFORMASI – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengingatkan pentingnya prinsip keadilan bagi seorang pemimpin dalam menjalankan tugas pemerintahan. Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara silaturahmi dan buka puasa bersama Ketua Komisi II DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (7/3/2026).
Dalam tausiah menjelang azan Magrib, Nusron menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mampu bersikap adil dan tidak dipengaruhi oleh sentimen pribadi dalam mengambil keputusan.
“Kalau kita sedang menjadi pemimpin maka kata kunci yang paling pertama adalah keadilan. Yang namanya adil tidak boleh prejudice, tidak boleh menggunakan perasaan,” ujar Nusron.
Ia menilai masih ada pejabat yang keliru dalam mengambil keputusan karena terlalu mengedepankan perasaan atau kedekatan emosional. Menurutnya, kedekatan tersebut kerap muncul karena latar belakang organisasi yang sama, baik organisasi kemasyarakatan maupun organisasi kemahasiswaan.
Kondisi tersebut, kata Nusron, dapat memengaruhi objektivitas seorang pemimpin dalam menentukan kebijakan. Karena itu, ia mengingatkan agar pemimpin mampu menjaga jarak dari kepentingan emosional demi menegakkan keadilan.
“Karena itu sebisa mungkin, meskipun kita punya ikatan emosional, kadang kita harus bisa menjaga jarak. Kenapa? Karena keadilan ini sangat penting. Salah satu definisi keadilan itu adalah kehati-hatian dalam mengambil keputusan,” katanya.
Ia menambahkan, prinsip keadilan juga harus tercermin dalam kebijakan pemerintah yang tidak menyulitkan masyarakat. Setiap kebijakan yang diambil harus mampu memberikan kemudahan sekaligus manfaat bagi masyarakat luas.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus dirumuskan secara aplikatif, efektif, dan efisien, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia menyoroti tingginya tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi refleksi untuk menghadirkan pemerintahan yang baik, efektif, dan bersih.
Di sisi lain, ia juga mendorong daerah untuk membangun kekhasan serta kemandirian ekonomi masing-masing agar mampu memperkuat sistem otonomi daerah.
“Sehingga, dari hulu sampai hilir kita punya kemandirian. Pada akhirnya, negara kesatuan yang berotonomi itu bisa kemudian menjadi bagian dari kekuatan bangsa kita,” ujarnya.
Acara silaturahmi dan buka puasa bersama tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Rahmat Bagja, para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), serta sejumlah mitra kerja Komisi II DPR RI di Jawa Tengah.
Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron hadir didampingi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR) Einstein Al Makarima Mohammad, serta Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Kartono Agustiyanto.
