Batubara ,TOPINFORMASI.COM-
Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD IWO) Kabupaten Batubara menuding Kepala Dinas Koperasi (Diskop) dan UMKM Kabupaten Batubara, Hakim, menghindari konfirmasi wartawan terkait dugaan mark up belanja kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang menelan anggaran Rp3,4 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025.
Jadwal konfirmasi sebelumnya telah ditentukan oleh Sekretaris Diskop dan UMKM, Radiansyah F. Lubis, atas persetujuan Kepala Dinas. Pertemuan tersebut dijadwalkan pada Jumat (27/2/2026) pukul 10.00 WIB.
Namun, pada waktu yang telah disepakati, Hakim tidak berada di kantor. Salah seorang staf Diskop dan UMKM, Wida, menyebutkan bahwa Kepala Dinas mendadak melakukan perjalanan dinas ke Medan.
“Iya, tadi sudah saya tanyakan kepada ajudan bahwa bapak ada tugas mendadak ke Medan,” ujar Radiansyah F. Lubis saat dikonfirmasi.
IWO: Ada Dugaan Mark Up Anggaran
Ketua PD IWO Kabupaten Batubara, Darmansyah, menilai ketidakhadiran tersebut sebagai bentuk penghindaran dari konfirmasi tim IWO terkait dugaan mark up belanja Bimtek di lingkungan Diskop dan UMKM Kabupaten Batubara.
“Kalau dilihat pada portal kegiatan Bimtek tersebut, dana sebesar Rp3,4 miliar masuk secara gelondongan, lalu diracik menjadi 198 bagian kegiatan dengan pola swakelola,” kata Darmansyah.
Ia menjelaskan, nilai per kegiatan bervariasi, mulai dari Rp3 juta hingga puluhan juta rupiah. Namun terdapat sejumlah pos anggaran yang dinilai mencolok, di antaranya honorarium narasumber, pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia yang disebut mencapai Rp950 juta, serta belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp645 juta.
“Kita menduga kegiatan Bimtek Diskop dan UMKM Kabupaten Batubara ini dijadikan ajang bancaan mark up,” tegasnya.
Pertanyakan Skema Swakelola
Menurut Darmansyah, pelaksanaan kegiatan Bimtek harus berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021.
Ia memaparkan bahwa dalam regulasi tersebut, swakelola terbagi dalam empat tipe:
Direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran.
Direncanakan/diawasi K/L/PD, dilaksanakan instansi pemerintah lain.
Direncanakan/diawasi K/L/PD, dilaksanakan ormas/pokmas.
Direncanakan/diawasi K/L/PD, dilaksanakan kelompok masyarakat.
“Pertanyaannya, kegiatan Bimtek senilai Rp3,4 miliar ini masuk tipe yang mana?” tanya Darmansyah.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tengah menyiapkan laporan dugaan mark up belanja Bimtek tersebut untuk diserahkan kepada institusi penegak hukum. Langkah itu, menurutnya, dilakukan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Terkait beredarnya isu bahwa laporan dugaan mark up atau korupsi Bimtek tersebut telah ditarik oleh pelapor, Darmansyah membantah dan memastikan proses pelaporan tetap berjalan.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Diskop dan UMKM Kabupaten Batubara belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Redaksi masih membuka ruang klarifikasi untuk mendapatkan informasi yang berimbang.
