DELI SERDANG,TOPINFORMASI.COM – Aktivitas galian C yang diduga ilegal di Desa Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, kian menuai sorotan publik. Selain disebut-sebut tidak memiliki izin resmi, praktik tersebut juga dinilai telah merusak infrastruktur jalan dan mengancam keselamatan warga sekitar. Peristiwa ini terpantau pada Jumat (10/4/2026).
Pantauan di lapangan menunjukkan truk-truk pengangkut material hilir mudik setiap hari melintasi jalan desa. Akibatnya, kondisi badan jalan mengalami kerusakan cukup parah. Saat cuaca panas, debu tebal beterbangan hingga mengganggu pernapasan warga. Sementara ketika hujan turun, jalan berubah menjadi berlumpur dan licin, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan.
Sejumlah warga mengaku resah dengan aktivitas tersebut. Selain menghambat mobilitas, kondisi jalan yang rusak juga berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kalau panas berdebu kali, kalau hujan jadi lumpur. Kami susah lewat, sering juga hampir jatuh,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Tak hanya itu, beredar informasi di tengah masyarakat bahwa aktivitas galian C tersebut dikelola oleh seorang mandor berinisial Karim. Bahkan, muncul dugaan adanya keterlibatan oknum pensiunan aparat dalam praktik tersebut.
“Jumpai aja mandornya berinisial Karim. Dengar-dengar uangnya lumayan, orangnya juga susah ditemui,” ungkap warga lainnya.
Kondisi ini memicu kemarahan publik yang menilai praktik tambang ilegal tersebut tidak hanya merugikan negara dari sisi pendapatan, tetapi juga menyengsarakan masyarakat akibat kerusakan lingkungan dan infrastruktur.
Masyarakat pun mendesak Polda Sumatera Utara serta aparat terkait untuk tidak menutup mata terhadap aktivitas yang diduga melanggar hukum tersebut. Warga meminta penindakan tegas serta pengawasan ketat guna menghentikan kerusakan yang semakin meluas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait legalitas aktivitas tambang maupun dugaan keterlibatan oknum dalam praktik tersebut.
Warga berharap pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum segera turun tangan sebelum dampak kerusakan semakin parah dan berpotensi menimbulkan korban.
