Jakarta ,TOPINFORMASI.COM- Di tengah klaim laba perusahaan sebesar Rp7 triliun yang sebelumnya disampaikan manajemen PT PLN (Persero), kini beredar luas narasi internal yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan justru berada dalam tekanan berat akibat lonjakan kurs dolar Amerika Serikat dan harga minyak dunia.
Isu tersebut mencuat setelah beredarnya dokumen dan pesan internal yang diduga berasal dari kalangan petinggi PLN. Dalam dokumen bertajuk Marketing and Sales War Room tertanggal 18 Mei 2026, disebutkan adanya tekanan likuiditas serius yang dialami perusahaan listrik negara tersebut sepanjang 2026 hingga proyeksi 2027 mendatang.
Narasi yang menyebar di kalangan pegawai PLN itu menyebutkan bahwa kondisi keuangan perusahaan berada dalam status “lampu merah” akibat tingginya beban operasional, utang jatuh tempo, serta ketergantungan penuh terhadap pembiayaan baru.
Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa EBITDA PLN pada 2024 tercatat sebesar Rp108,7 triliun dengan pendapatan mencapai Rp545,4 triliun. Saat itu PLN bahkan disebut berhasil masuk daftar Fortune Global 500. Namun capaian tersebut dinilai tidak lagi mampu menopang kondisi likuiditas perusahaan saat ini.
Tekanan terbesar disebut berasal dari lonjakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang menembus Rp17.500 per dolar serta kenaikan harga minyak dunia di atas USD100 per barel. Situasi tersebut dinilai menjadi pukulan berat bagi PLN karena sebagian besar pembelian bahan bakar menggunakan dolar AS, sementara tarif listrik tetap menggunakan rupiah dan ditetapkan pemerintah.
Dokumen itu juga memaparkan bahwa biaya pembelian bahan bakar mengalami lonjakan signifikan hingga menyebabkan arus kas perusahaan mengalami “pendarahan”. Bahkan hingga April 2026, PLN disebut telah mencatat rugi bersih sekitar Rp4,3 triliun.
Kondisi itu diperburuk dengan melemahnya rasio kemampuan bayar utang atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR) yang disebut turun menjadi 0,48 kali dan diproyeksikan memburuk hingga 0,26 kali. Angka tersebut berada jauh di bawah batas aman industri sebesar 1,5 kali.
Selain itu, PLN juga disebut menghadapi ancaman gagal bayar terhadap obligasi global senilai Rp28 triliun yang jatuh tempo pada Mei 2027. Total risiko pinjaman yang berpotensi terdampak bahkan disebut mencapai Rp166 triliun.
Dokumen internal tersebut juga menyinggung kondisi dana internal perusahaan yang disebut berada pada posisi nol, sehingga seluruh kebutuhan investasi harus ditutup melalui utang baru.
Di sektor operasional, tekanan likuiditas disebut mulai berdampak terhadap rantai pasokan energi. PLN dikabarkan memiliki utang kepada Pertamina sebesar Rp20 triliun yang berpotensi mengganggu suplai bahan bakar pembangkit jika kompensasi pemerintah tidak segera dicairkan.
Situasi itu disebut dapat memicu kondisi “sistem defisit dan siaga” yang berpotensi meningkatkan risiko pemadaman listrik bergilir apabila pasokan energi terganggu.
Meski demikian, pembayaran gaji pegawai diperkirakan masih menjadi prioritas utama perusahaan. Dalam analisa yang beredar, gaji dan operasional dasar disebut akan tetap dijaga melalui skema Kredit Modal Kerja (KMK) yang nilainya mencapai Rp88 triliun.
Namun apabila kondisi berlangsung lama, sejumlah dampak terhadap kesejahteraan pegawai disebut sulit dihindari. Mulai dari pemangkasan bonus dan insentif, pembatasan lembur, hingga moratorium rekrutmen pegawai baru.
Beredar pula pesan imbauan yang diduga berasal dari jajaran pimpinan PLN agar seluruh pegawai melakukan penghematan anggaran secara ketat.
Dalam pesan tersebut disebutkan bahwa likuiditas PLN saat ini merupakan yang terendah sepanjang sejarah perusahaan. Pegawai diminta lebih selektif dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas maupun kegiatan operasional lainnya demi menjaga kondisi keuangan perusahaan.
“Tadi komitmennya Bu Dirkeu, masih mengupayakan agar penghasilan kita tidak terganggu. Tapi itu semua tergantung kondisi finansial perusahaan,” demikian kutipan pesan yang beredar di internal pegawai PLN.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT PLN (Persero) terkait keaslian dokumen maupun pesan internal yang beredar tersebut.
