LSM STRATEGI Soroti Proyek Sungai Sibarau Rp13,7 Miliar, Minta Pemeriksaan Terbuka

- Penulis

Kamis, 20 Agustus 2026 - 19:18 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

TEBING TINGGI — Pelaksanaan proyek pembangunan prasarana pengendalian banjir Sungai Sibarau senilai Rp13.718.465.626 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 mendapat sorotan LSM STRATEGI Kota Tebing Tinggi.

Lembaga tersebut meminta instansi teknis memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, jadwal pelaksanaan serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ketua LSM STRATEGI Kota Tebing Tinggi, Ridwan Siahaan, ST, mengatakan sorotan itu muncul setelah pihaknya melakukan monitoring terhadap pelaksanaan proyek di lapangan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Ridwan, terdapat sejumlah hal yang perlu mendapatkan penjelasan resmi, terutama terkait waktu pelaksanaan dan kondisi fisik pekerjaan.

“Kalau melihat waktu pelaksanaan yang tercantum pada papan proyek, seharusnya kita sudah bisa melihat progres sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Namun kenyataannya pekerjaan masih berlangsung. Ini yang perlu dijelaskan secara terbuka, apakah ada adendum waktu, perubahan kontrak, atau ketentuan lainnya,” ujar Ridwan saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (20/8/2026).

BACA JUGA  18 SPPG di Asahan Ditutup Sementara, Tunggu Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

Ridwan menegaskan, pihaknya tidak ingin mengambil kesimpulan sepihak mengenai dugaan pelanggaran dalam proyek tersebut. Namun, apabila masa pelaksanaan telah melewati jadwal kontrak, menurutnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perlu memberikan penjelasan mengenai status kontrak.

Hal itu termasuk kemungkinan adanya adendum, pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan, maupun penerapan denda apabila memang memenuhi ketentuan kontrak.

“Apakah proyek diberikan adendum, atau dikenakan denda atau sanksi oleh PPK? Ini harus terang. Jangan sampai persoalan administrasi dan progres pekerjaan justru baru diketahui setelah proyek selesai,” katanya.

Selain persoalan waktu pelaksanaan, LSM STRATEGI juga menyoroti pekerjaan konstruksi di lapangan, khususnya pembuatan cor kubus berukuran 1 meter x 1 meter yang disebut menggunakan ready mix.

BACA JUGA  Jelang HUT RI ke-81, Wakil Ketua DPRD Tanjungbalai Safri Hadiri Apel Kehormatan dan Renungan Suci di TMP

Ridwan menyebut pihaknya melihat adanya bagian sambungan beton yang menurut pengamatan mereka perlu diperiksa lebih lanjut. Begitu juga dengan posisi dan jarak besi pada struktur beton yang dinilai perlu dicocokkan dengan gambar kerja serta spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak.

“Kami tidak menyimpulkan bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai. Tetapi secara teknis, hal seperti ini harus diuji dan diverifikasi oleh pihak yang berkompeten,” ujarnya.

Ridwan mengatakan, LSM STRATEGI berencana menyampaikan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II Medan untuk meminta penjelasan serta pemeriksaan terhadap sejumlah hal yang menjadi perhatian.

Ia juga meminta PPK memastikan setiap progres pekerjaan yang dilaporkan benar-benar menggambarkan kondisi fisik di lapangan.

BACA JUGA  Wanita 59 Tahun Tewas di Kebun PTPN IV, Polisi Temukan Botol Racun Rumput di TKP

“Kalau memang terdapat kekurangan volume atau kewajiban denda, semuanya harus dihitung dan diselesaikan sesuai ketentuan. Jangan sampai negara dirugikan,” tegasnya.

LSM STRATEGI juga menyarankan BBWS Sumatera II Medan, PPK, konsultan pengawas dan pihak pelaksana melakukan pemeriksaan bersama terhadap progres, mutu, volume pekerjaan, dokumen kontrak serta status waktu pelaksanaan proyek.

Menurut Ridwan, aparat pengawasan maupun aparat penegak hukum (APH) dapat mencermati laporan masyarakat secara objektif apabila nantinya ditemukan indikasi pelanggaran berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan resmi.

“Langkah ini penting agar proyek bernilai Rp13,7 miliar ini benar-benar menghasilkan konstruksi pengendalian banjir yang berkualitas. Publik juga harus mendapatkan kepastian bahwa setiap rupiah uang negara dikelola sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Agen Penyalur Ditangkap, 2 Calon PMI Ilegal Gagal jadi IRT ke Malaysia
Satreskrim Polres Batubara Kembali Gagalkan Pemberangkatan TKI Ilegal
Dua Bulan Diburu, Pelaku Pencurian Uang Setoran Rp5,8 Juta di ATM BRI Tanjung Beringin Ditangkap
Satreskrim Polres Batubara Dalami 3 Kasus Dugaan Korupsi, Pengadaan Pojok Baca Digital Ikut Disorot
Dukung Program Green Policing, Polres Tanjung Balai Bersama Warga Gotong Royong Bersihkan Lingkungan
KSJ Pusat Sambangi Petani Miskin di Mabar Hilir, Potret Kehidupan Warga Terisolir Jadi Sorotan
PAC Pemuda Pancasila Medan Johor Bagikan 1.000 Paket Nasi Lewat Program Jumat Berkah
Proyek Drainase PUPR SDABMBK Medan Tanpa Plang Informasi Merusak Fasilitas Umum dan Galian Sangat Membahayakan Masyarakat
Berita ini 2 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:56 WIB

Agen Penyalur Ditangkap, 2 Calon PMI Ilegal Gagal jadi IRT ke Malaysia

Jumat, 20 November 2026 - 19:19 WIB

Satreskrim Polres Batubara Kembali Gagalkan Pemberangkatan TKI Ilegal

Jumat, 20 November 2026 - 19:09 WIB

Dua Bulan Diburu, Pelaku Pencurian Uang Setoran Rp5,8 Juta di ATM BRI Tanjung Beringin Ditangkap

Jumat, 20 November 2026 - 18:22 WIB

Satreskrim Polres Batubara Dalami 3 Kasus Dugaan Korupsi, Pengadaan Pojok Baca Digital Ikut Disorot

Jumat, 20 November 2026 - 18:19 WIB

Dukung Program Green Policing, Polres Tanjung Balai Bersama Warga Gotong Royong Bersihkan Lingkungan

Berita Terbaru