Batubara.-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) diminta serius melakukan pendataan ulang data penerima bantuan sosial (bansos) yang saat ini tengah dijalankan.
Permintaan tersebut disampaikan anggota DPRD Batubara Fraksi PDI Perjuangan Rusli kepada wartawan di ruang Komisi 1 DPRD Batubara, Senin 7/9/2026.
Ia mengatakan, “sangat banyak warga tidak mampu yang melapor kepadanya mengaku tidak menerima bansos dalam bentuk apapun.
”Padahal warga tersebut benar-benar susah, dan kerja serabutan sebagai buruh, kernet tukang, mencari lidi sawit bahkan kadang menggalas,” ujar Rusli.
Rusli mengaku ada juga warga yang mengadukan perihal kenaikan Desilnya, padahal warga tersebut tinggal di rumah kontrakan.
Anggota Komisi 1 DPRD Batubara ini juga menyoroti ketimpangan terkait penentuan penerima bansos. “Masa ada warga yang memiliki kebun dan rumah permanen namun terdaftar sebagai penerima bansos,” ketusnya.
Ironisnya, ia menduga penerima bansos memiliki kedekatan dengan pemerintah dan aparat desa. Ini dibuktikan dengan banyaknya keluarga maupun kerabat kepala desa yang memperoleh bansos.
Terlebih lagi, keluhan terkait kenaikan Desil menurutnya santer terdengar usai sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia juga mempertanyakan kevalidan pendataan petugas sensus yang katanya mendatangi rumah warga yang diduga “asal-asalan saja”.
”Namun terkait pendataan ulang yang saat ini tengah berlangsung diharapkan Rusli dapat menghasilkan data penerima yang benar benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan”.
“Terkait pemberhentian atau penonaktifan masyarakat penerima manfaat ini akan kita pertanyakan kepada Dinas Sosial”. Karena ketimpang itu nyata, yang benar-benar miskin dihapus, yang ekonominya lumayan masih menerima”. (dr)
