JAKARTA, – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memaparkan rencana kerja dan anggaran tahun 2027 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Rabu (16/9/2026).
Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan mengatakan, pagu indikatif Kementerian ATR/BPN yang semula Rp10,608 triliun mendapat tambahan Rupiah Murni sebesar Rp150 miliar.
Tambahan tersebut diarahkan untuk mempercepat penataan ruang, khususnya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta dukungan terhadap Online Single Submission (OSS).“Pagu anggaran 2027 menjadi Rp10,758 triliun,” ujar Ossy dalam rapat di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.
Untuk 2027, ATR/BPN menargetkan sejumlah output prioritas nasional. Di antaranya penyusunan 256 dokumen Persetujuan Substansi RDTR kabupaten/kota, sertipikasi hak atas tanah melalui PTSL sebanyak 3.208.472 bidang, Redistribusi Tanah sebanyak 105.600 bidang, serta akses Reforma Agraria bagi 180.000 kepala keluarga.
Dalam rapat tersebut, ATR/BPN juga mengusulkan tambahan pagu sebesar Rp3,385 triliun.
Menurut Ossy, tambahan anggaran diperlukan untuk mendukung pencapaian target prioritas, kebutuhan operasional, percepatan penataan ruang, serta pelaksanaan program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Komisi II DPR RI kemudian menyetujui pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2027 sebesar Rp10.758.191.532.000 untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran atau pagu definitif.
“Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2027 sebesar Rp10.758.191.532.000 untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran (pagu definitif) tahun 2027,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima.
RDP tersebut diikuti sejumlah kementerian/lembaga yang menjadi mitra Komisi II DPR RI. Pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN turut mendampingi Wamen Ossy dalam rapat tersebut.
