MEDAN | Penanganan dugaan korupsi proyek perkeretaapian di Sumatera Utara kembali menjadi sorotan. Setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut resmi meningkatkan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah pembangunan jalur kereta api Rantauprapat–Kota Pinang ke tahap penyidikan, publik kini menanti keseriusan aparat penegak hukum membongkar dugaan penyimpangan proyek peningkatan Jembatan Kereta Api BH 343 segmen Kisaran–Tanjungbalai senilai Rp39,15 miliar.
Dua proyek yang berada dalam lingkup pembangunan infrastruktur perkeretaapian Sumut tersebut menyisakan persoalan serius. Satu perkara telah memasuki tahap penyidikan, sementara perkara lainnya masih dipertanyakan perkembangan dan transparansi penanganannya.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
RANTAU PRAPAT–KOTA PINANG NAIK PENYIDIKAN
Aspidsus Kejati Sumut, Johnny William Pardede, membenarkan peningkatan status penanganan perkara dugaan korupsi ganti rugi pengadaan tanah pembangunan jalur kereta api Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu–Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tahun 2017–2022 yang dikerjakan Balai Perkeretaapian Kelas I Medan.
Peningkatan status tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kajati Sumut Nomor Print-10/L.2/Fd.2/09/2026 tertanggal 8 September 2026.
Menurut Johnny, keputusan menaikkan perkara ke tahap penyidikan diambil setelah tim penyelidik melakukan serangkaian pemeriksaan dan meminta klarifikasi dari puluhan orang, kemudian memaparkan hasil penyelidikan dalam gelar perkara di hadapan Kajati Sumut.
Dari hasil sementara, penyidik menemukan indikasi persoalan dalam pembayaran ganti rugi lahan yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
“Ada penerima ganti rugi dan besaran luasan lahan yang diganti rugikan tidak sesuai fakta di lapangan yang kami duga berpotensi mengakibatkan kerugian negara,” ungkap Johnny, Selasa (17/11/2026).
Pernyataan tersebut menjadi pintu masuk untuk mengungkap kemungkinan manipulasi data kepemilikan, ketidaksesuaian luas tanah, hingga dugaan pembayaran ganti rugi kepada pihak yang tidak berhak.
Penyidik kini dituntut tidak berhenti pada pemeriksaan administratif. Penelusuran harus menjangkau siapa yang mengusulkan, memverifikasi, menetapkan penerima, menghitung nilai ganti rugi, hingga pihak yang menyetujui dan mencairkan pembayaran.
Johnny menyatakan tim penyidik masih mengumpulkan bukti untuk menghitung kerugian keuangan negara sekaligus mengungkap pihak-pihak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
BH 343 RP39,15 MILIAR: ENAM ORANG SUDAH DIMINTAI KETERANGAN
Di tengah perkembangan perkara Rantauprapat–Kota Pinang, dugaan penyimpangan proyek peningkatan Jembatan KA BH 343 segmen Kisaran–Tanjungbalai senilai Rp39,15 miliar juga belum kehilangan perhatian publik.
Proyek yang bersumber dari APBN melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2024 itu sebelumnya telah menjadi perhatian Kejati Sumut.
Plh Kasipenkum Kejati Sumut, Indra A. Hasibuan, pada 15 Desember 2025 menyampaikan bahwa penanganannya berada di Bidang Pidana Khusus dan enam orang telah dimintai keterangan.
Namun, informasi tersebut belum menjawab pertanyaan mendasar: sejauh mana hasil pemeriksaan terhadap proyek yang diduga bermasalah itu? Apakah penyelidikan telah menemukan indikasi kerugian negara, atau justru masih berkutat pada pengumpulan keterangan?
Pegiat antikorupsi, Zainul Arifin Siregar mendesak Kejati Sumut segera memeriksa seluruh pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek, mulai dari pejabat Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan, PPK, kontraktor pelaksana hingga konsultan pengawas.
Zainul menyoroti sejumlah item pekerjaan yang menurut pihaknya patut diaudit, antara lain pembuatan jembatan sementara senilai Rp1,3 miliar, perbaikan jalan akses masyarakat Rp601 juta, serta pekerjaan borepile senilai Rp4,8 miliar yang diduga tidak sesuai standar teknis.
Tidak hanya itu, Zainul juga mengungkap dugaan ketidaksesuaian tonase baja jembatan. “Kita mendapat informasi bahwa kebutuhan baja disebut mencapai 160 ton, sementara realisasi fisiknya diduga hanya sekitar 100–110 ton. Ini perlu keseriusan aparat hukum mengusutnya hingga tuntas. Bila perlu, dilakukan penelusuran mendalam hingga ke pabrik tempat pembelian besi baja jembatan tersebut,” ucap Zainul yang juga wartawan senior di Sumatera Utara.
Jika dugaan tersebut benar, tutur Zainul, persoalannya bukan sekadar perbedaan volume pekerjaan. Ada pertanyaan serius mengenai kesesuaian spesifikasi teknis, dokumen pengadaan, pembayaran pekerjaan, serta pengawasan konstruksi. “Semua harus diuji melalui audit teknis dan audit investigatif. Kejati Sumut harus transparan membuka fakta-fakta hukum dalam kasus ini,” sebut mantan Ketua Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Sumut ini.
JALAN MASYARAKAT RUSAK, ANGGARAN PERBAIKAN DIPERTANYAKAN
Persoalan proyek BH 343 juga menyeret keluhan masyarakat Desa Bendang dan Airjoman Baru, Kecamatan Airjoman, Kabupaten Asahan.
Masyarakat dilaporkan memprotes kerusakan jalan dan jembatan yang diduga berkaitan dengan aktivitas pekerjaan proyek. Ironisnya, dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) disebut terdapat alokasi anggaran perbaikan jalan akses masyarakat.
Persoalan tersebut bahkan berlanjut ke ranah kepolisian. Melalui Surat Nomor T/1540/IX/2025/Reskrim tertanggal 10 September 2025, Polres Asahan mengundang Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan, Jimmy Michael Gultom, untuk dimintai keterangan pada 15 September 2025.
Surat yang ditandatangani Kasat Reskrim AKP Ghulam Yanuar Lutfi itu meminta sejumlah dokumen, termasuk kontrak pekerjaan, petunjuk pelaksanaan dan teknis, serta laporan pertanggungjawaban proyek.
Fakta ini memunculkan pertanyaan yang tidak boleh diabaikan: jika anggaran perbaikan jalan masyarakat telah dimasukkan dalam RAB, bagaimana realisasinya? Siapa yang bertanggung jawab apabila pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai kontrak?
TRANSPARANSI KEJATI SUMUT DIPERTANYAKAN
Persoalan lain yang membutuhkan penjelasan adalah perkembangan penanganan perkara BH 343.
Dalam beberapa kali konfirmasi sebelumnya, Kasipenkum Kejati Sumut, Rizaldi SH MH, berulang kali menyampaikan bahwa perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
Pernyataan itu perlu diperjelas kepada publik, terutama mengenai perkembangan pemeriksaan enam orang yang sebelumnya telah disampaikan pihak Kejati Sumut. Terlebih, muncul informasi mengenai dugaan hilangnya laporan pengaduan LSM DPP GARANSI dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sempat menjadi perhatian publik.
“Laporan pengaduan boleh saja tidak ditemukan. Kita segera akan buat laporan lagi,” tutur Zainul yang mengaku mengikuti kasus dugaan korupsi jembatan BH 343 tersebut.
Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum harus memastikan setiap laporan dugaan korupsi diproses secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai perkara yang menyangkut puluhan miliar rupiah justru menimbulkan ketidakpastian informasi di tengah masyarakat.
JANGAN BERHENTI PADA PENYIDIKAN, UNGKAP HINGGA KE AKAR
Zainul menilai persoalan proyek Rantauprapat–Kota Pinang dan BH 343 Kisaran–Tanjungbalai tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan administrasi proyek. Apalagi proyek Rantauprapat–Kota Pinang hingga kini belum berfungsi sebagaimana diharapkan, sementara proyek BH 343 juga menyisakan sejumlah dugaan persoalan teknis dan pelaksanaan pekerjaan.
“Ini bukan sekadar dugaan proyek gagal mutu, melainkan menyangkut keselamatan nyawa rakyat dan kerugian negara yang tergolong besar,” tegas Zainul.
Kini, setelah perkara Rantauprapat–Kota Pinang resmi naik ke tahap penyidikan, publik menunggu keberanian Kejati Sumut menuntaskan pengungkapan perkara secara menyeluruh, khususnya dugaan korupsi proyek jembatan BH 343 segmen Kisaran – Tanjungbalai.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pemeriksaan saksi, pengumpulan dokumen, atau sekadar pengumuman peningkatan status perkara. Hasil akhirnya harus menjawab siapa yang bertanggung jawab, bagaimana modus dugaan penyimpangan dilakukan, berapa kerugian negara yang benar-benar terbukti, dan ke mana aliran uang tersebut.
Terkait dugaan korupsi jembatan BH 343, pihak Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan, PPK Eko Widi Wuryanto, PT Limutu Sejahtera, dan PT Wira Cipta Mandiri Konsultan Teknik sebelumnya saat dikonfirmasi belum memberi tanggapan. Hak jawab dan klarifikasi para pihak tetap terbuka untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan. (ssol/tim)
















Komentar