ACEH – Persoalan kepemilikan saham dan perubahan jabatan di PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Rahmat Hijrah Agung (BPRS RHA) Lhokseumawe, Aceh, berujung laporan polisi. Zulkifli Abu Bakar melaporkan Direktur Utama BPRS RHA Muhammad Zahri bersama dua pihak lainnya atas dugaan tindak pidana penipuan.
Selain Muhammad Zahri, laporan tersebut juga menyasar Syamaun Risyad selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah sekaligus pemegang saham, serta T. Dhiaul Akbar, SH, M.Kn, selaku notaris BPRS RHA.
Laporan itu tercatat dengan nomor STPL/358/X/2026/RESKRIM. Dugaan tindak pidana yang dilaporkan merujuk pada Pasal 492 KUHP baru.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Zulkifli mengaku mempersoalkan hak kepemilikan saham dan perubahan kedudukannya sebagai Komisaris Utama (Komut) BPRS RHA. Dia meminta jabatan tersebut dipulihkan.
Jika pemulihan jabatan tidak dapat dilakukan, Zulkifli meminta pihak terkait menyelesaikan kewajiban pembayaran atas saham miliknya.
Persoalan ini disebut berkaitan dengan upaya penyelamatan BPRS RHA melalui penambahan setoran modal, termasuk perubahan susunan pengurus dan Dewan Komisaris untuk mendukung keberlangsungan operasional perusahaan.
Dirut Sebut Belum Terima Panggilan Polisi
Direktur Utama BPRS RHA Muhammad Zahri saat dikonfirmasi mengatakan belum menerima panggilan dari kepolisian terkait laporan tersebut.
“Kami belum ada panggilan dari kepolisian. Karena kita selalu berkoordinasi dengan OJK dan itu sudah dikirim ke OJK. Yang melapor itu Zulkifli Abu Bakar tidak datang ketika dipanggil oleh OJK Aceh,” ujar Muhammad Zahri.
Sementara itu, notaris T. Dhiaul Akbar mengatakan pihaknya telah menjawab somasi yang dilayangkan Kantor Hukum TRIFA & Rekan.
“Surat somasi dari Kantor Hukum TRIFA & Rekan sudah saya balas, Pak. Terkait laporan ke pihak kepolisian dari pelapor Pak Zulkifli Abu Bakar, saya belum menerima surat panggilan,” ungkapnya.
Penanganan laporan tersebut selanjutnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Penyidik diharapkan mengklarifikasi keterangan seluruh pihak serta memeriksa dokumen terkait kepemilikan saham dan perubahan jabatan.
Hingga kini, belum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan para pihak terlapor terbukti melakukan tindak pidana.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan selama proses hukum berlangsung.
















Komentar