Warga Jakarta Timur Kini Bisa Urus Layanan Pertanahan di Mal, Tak Perlu Langsung ke Kantor BPN

- Penulis

Rabu, 18 November 2026 - 21:10 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

JAKARTA, TOPINFORMASI.COM – Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Timur kini semakin mudah mengakses layanan pertanahan. Melalui PGC Terpadu Pelayanan Publik yang berlokasi di Mal PGC Cililitan, warga dapat mencari informasi, berkonsultasi hingga menyerahkan sejumlah berkas administrasi pertanahan tanpa harus langsung datang ke Kantor Pertanahan (Kantah).

Kehadiran layanan tersebut menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan kemudahan akses sekaligus kepastian mengenai prosedur dan persyaratan pengurusan dokumen pertanahan.

Salah seorang warga Kebon Pala, Hartini, mengaku terbantu dengan keberadaan layanan tersebut. Ia mendatangi loket pelayanan pertanahan di Mal PGC Cililitan untuk mencari informasi mengenai proses balik nama ahli waris dan pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Senin (10/11/2026).

“Saya ke sini untuk tanya-tanya karena mau balik nama ahli waris sekalian bikin SKPT. Lumayan juga, rumah saya lebih dekat ke sini daripada ke Kantor BPN Jakarta Timurnya,” ujar Hartini.

Menurutnya, lokasi pelayanan yang lebih dekat membuat masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi dan mengurus keperluan administrasi pemerintahan.

Hartini juga mengaku mendapatkan penjelasan mengenai persyaratan serta mekanisme penyerahan dokumen dari petugas pelayanan.

“Tadi saya tanya syaratnya apa dan di sini bisa tidak menyerahkan berkas. Kata petugasnya bisa setor awal berkasnya di sini, tapi nanti prosesnya akan di BPN,” ungkapnya.

Sementara itu, Rikki, petugas loket BPN yang melayani Hartini, menjelaskan bahwa PGC Terpadu Pelayanan Publik tidak hanya menyediakan konsultasi dan informasi pertanahan, tetapi juga menerima penyerahan berkas untuk sejumlah layanan.

BACA JUGA  Polisi dan PGN Sepakat, Ledakan Rumah Mewah di Medan Dipicu Detonasi Gas Metana

Di antaranya pendaftaran roya, peningkatan hak, peralihan hak karena waris, serta pendaftaran Surat Keputusan (SK).

Selain itu, tersedia pula layanan cek plot untuk mengetahui posisi dan batas bidang tanah pada peta pertanahan sehingga masyarakat dapat memastikan kesesuaian lokasi dengan data yang terdaftar.

Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan penerimaan berkas hingga penyerahan produk pertanahan.

“Intinya layanan yang termasuk ke dalam 7 Layanan Prioritas. Tapi penyerahan berkas itu harus masyarakat atau pemohon langsung. Jika berkaitan dengan layanan yang memakai kuasa, tidak bisa di sini, harus ke Kantah Kota Jakarta Timur,” jelas Rikki.

Layanan pertanahan di PGC Terpadu Pelayanan Publik, Mal PGC Cililitan, beroperasi setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 09.00 sampai 14.00 WIB.

BACA JUGA  ATR/BPN Tindaklanjuti 94,67 Persen Pengaduan Masyarakat Lewat Lapor Mas Wapres

Untuk memperoleh informasi lebih lengkap mengenai persyaratan dan jenis layanan, masyarakat dapat mengakses media sosial resmi Kantor Pertanahan setempat atau menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku melalui menu Info Layanan.

Kementerian ATR/BPN berharap kehadiran layanan terpadu tersebut dapat semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memberikan kemudahan, kepastian informasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan.

Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tinjau Pasar Gambir Dan Sejumlah Ruas Jalan, Wali Kota Tebing Tinggi Tekankan Penertiban Bahu Jalan
Poliran Polda Sumut Gandeng Pemko Medan dan Dunia Usaha, 2.400 Lowongan Kerja Dibuka
Orang Tua Korban Laporkan “Pelaku Perundungan Siswi Kelas 7 Ke Polres Batubara
Wamen Ossy Ajak Arsitek Kolaborasi Wujudkan Visi Kota 2045
Nusron Wahid Dorong Rakor Pemberantasan Mafia Tanah hingga Tingkat Desa, 554 Ribu Hektare Lahan Beralih Fungsi
ATR/BPN Tertibkan Perusahaan Pemicu Karhutla Seluas 42.214 Hektare, Sejumlah HGU Dicabut
Wamen ATR/BPN: Pemberantasan Mafia Tanah Harus Dibayar dengan Pembenahan Sistem
129 Juta Bidang Tanah Terdaftar, 132 Daerah Bebaskan dan Kurangi BPHTB
Berita ini 7 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 19:20 WIB

Tinjau Pasar Gambir Dan Sejumlah Ruas Jalan, Wali Kota Tebing Tinggi Tekankan Penertiban Bahu Jalan

Kamis, 19 November 2026 - 17:54 WIB

Poliran Polda Sumut Gandeng Pemko Medan dan Dunia Usaha, 2.400 Lowongan Kerja Dibuka

Kamis, 19 November 2026 - 17:42 WIB

Orang Tua Korban Laporkan “Pelaku Perundungan Siswi Kelas 7 Ke Polres Batubara

Kamis, 19 November 2026 - 12:40 WIB

Nusron Wahid Dorong Rakor Pemberantasan Mafia Tanah hingga Tingkat Desa, 554 Ribu Hektare Lahan Beralih Fungsi

Kamis, 19 November 2026 - 12:37 WIB

ATR/BPN Tertibkan Perusahaan Pemicu Karhutla Seluas 42.214 Hektare, Sejumlah HGU Dicabut

Berita Terbaru