MEDAN – Sengketa lahan dan bangunan gudang di Jalan Abdul Sani Muthalib, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, kembali memanas. Perselisihan antara pihak ahli waris pemilik gudang dan penyewa berinisial MW bahkan sempat memicu ketegangan saat mediasi di Polres Belawan, Kamis (19/11/2026).
Persoalan ini bermula ketika Samsul, adik kandung almarhum pemilik gudang, bersama ahli waris lainnya meminta MW mengosongkan bangunan beserta barang-barang yang berada di dalamnya.
Namun, permintaan tersebut belum disepakati. Pihak penyewa disebut masih bertahan dengan alasan memiliki draf surat perjanjian sewa sebagai dasar penguasaannya atas bangunan tersebut.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Perbedaan klaim terkait hak penguasaan gudang hingga kewajiban pembayaran uang sewa menjadi persoalan yang belum menemukan titik temu.
Kuasa hukum ahli waris dari Kantor Hukum Trifa & Rekan diketahui telah melayangkan somasi kepada pihak penyewa agar segera mengosongkan gudang tersebut.
Hj Tri Atnuari SH mengatakan, upaya mediasi yang telah dilakukan di Polres Belawan belum membuahkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
“Sudah dilakukan mediasi di Polres Belawan, tetapi belum menemukan hasil,” ujar Tri Atnuari.
Menurutnya, persoalan tersebut telah berlangsung cukup lama tanpa penyelesaian. Karena itu, pihak ahli waris mengambil langkah untuk memasukkan barang-barang milik mereka ke dalam gudang.
Dalam pelaksanaannya, pemilik gudang didampingi kuasa hukum serta disaksikan Babinsa, Bhabinkamtibmas dan kepala lingkungan (Kepling).
Tri menegaskan, proses tersebut dilakukan tanpa menyentuh maupun mengganggu barang-barang yang berada di dalam gudang dan disebut milik pihak penyewa.
Meski demikian, sengketa tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan, terutama terkait keabsahan perjanjian sewa, kewajiban pembayaran, serta hak masing-masing pihak atas bangunan yang disengketakan.
Penyelesaian melalui mekanisme hukum diharapkan dapat ditempuh agar perselisihan tidak semakin meluas dan masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukum.
















Komentar