JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat telah menindaklanjuti 596 dari total 611 pengaduan masyarakat yang masuk melalui program Lapor Mas Wapres. Capaian tersebut setara dengan 94,67 persen dari seluruh pengaduan yang diterima.
Perkembangan penanganan pengaduan itu disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Lapor Mas Wapres di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
“Sudah ditindaklanjuti 596 dan masih proses 15. Jadi, terselesaikan kurang lebih 94,67 persen,” ujar Uunk usai mengikuti Rakor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, pengaduan terkait standar operasional prosedur (SOP) pelayanan dapat langsung dikoordinasikan dengan Kantor Pertanahan agar segera mendapatkan respons.
Sementara itu, pengaduan yang berkaitan dengan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan membutuhkan penanganan lebih lanjut melalui penelitian serta komunikasi dengan pihak-pihak terkait.
Salah satu langkah penyelesaian yang ditempuh ATR/BPN adalah memfasilitasi mediasi antara para pihak yang bersengketa. Namun, apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian selanjutnya dapat ditempuh melalui proses peradilan.
Untuk menuntaskan pengaduan yang masih dalam proses, ATR/BPN akan memperkuat koordinasi dengan Kedeputian Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Pemerataan Pembangunan (DKPPP). Saat ini, akses ke situs pengelolaan pengaduan juga masih terkendala pemeliharaan sistem.
Di sisi lain, ATR/BPN turut memperluas saluran komunikasi publik melalui program Masyarakat Tanya (MasNya) ATR/BPN yang mulai berjalan sejak 1 Oktober 2026.
Melalui fitur siaran langsung (Live) di TikTok ATR/BPN, masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan sekaligus berkonsultasi secara interaktif mengenai persoalan pertanahan.
Layanan tersebut dibuka setiap hari kerja, Senin hingga Jumat, pukul 09.00–11.00 WIB.
Uunk mengatakan, pertanyaan yang disampaikan masyarakat cukup beragam, termasuk dari warga negara Indonesia (WNI) yang telah lama tinggal di Malaysia tetapi masih memiliki tanah di Indonesia.
“Sepanjang masih berstatus WNI, pengurusan tanahnya tetap bisa dilakukan,” jelasnya.
Rakor tersebut dipimpin Deputi DKPPP pada Sekretariat Wakil Presiden RI, Bernad Dermawan Sutrisno, serta dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih.
Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN hadir didampingi Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan, Nurzalina, serta Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat, Tegar Gallantry.
Sumber: Kementerian ATR/BPN
Komentar