Jakarta. Topinformasi.com
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah penertiban terhadap 11 korporasi pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Penertiban dilakukan melalui evaluasi dan pengkajian terhadap hak atas tanah masing-masing perusahaan. Hasilnya, sejumlah HGU direkomendasikan untuk dicabut seluruhnya, dicabut sebagian, tidak diperpanjang, hingga tidak diberikan hak baru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan rekomendasi penertiban tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi dengan Bareskrim Polri terhadap perusahaan yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan.
“Sebanyak 11 perusahaan berbasis HGU direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Dari sisi beneficial ownership, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki keterkaitan dengan investor dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura, serta sejumlah pemegang saham dari dalam negeri,” ujar Nusron dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan hasil evaluasi ATR/BPN, penanganan terhadap korporasi tersebut dibagi dalam lima kelompok.
Tiga Perusahaan Direkomendasikan Dicabut Seluruh HGU
Kelompok pertama meliputi HGU seluas 4.000 hektare atas nama PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; 11.558,11 hektare atas nama PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; serta dua bidang HGU PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Rekomendasi pencabutan mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain luas lahan terbakar lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Eks HGU PT BSLT Tidak Diperpanjang
Kelompok kedua menyangkut eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Hak tersebut diketahui telah berakhir pada 2020 dan tidak akan diperpanjang, diperbarui maupun ditata kembali. Pertimbangannya antara lain ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta kejadian kebakaran yang berulang.
Tiga Perusahaan Tidak Diberikan HGU
Kelompok ketiga mencakup tiga perusahaan yang HGU-nya belum terbit dan tidak dipertimbangkan untuk memperoleh HGU dan/atau izin usaha perkebunan.
Ketiganya yakni PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, serta PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
ATR/BPN memutuskan tidak memberikan HGU kepada ketiga perusahaan tersebut. Selanjutnya, koordinasi akan dilakukan dengan Kementerian Pertanian terkait pertimbangan pencabutan izin usaha perkebunan.
PT SAE Terancam Kehilangan Sebagian HGU
Sementara kelompok keempat adalah PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang memiliki HGU seluas 1.510,2639 hektare.
Terhadap perusahaan ini, ATR/BPN menetapkan langkah pencabutan sebagian HGU dengan mempertimbangkan kondisi lahan terbakar yang tidak lebih dari 50 persen serta adanya ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Adapun kelompok kelima mencakup tiga perusahaan yang masih memerlukan pendalaman sebelum ditentukan apakah HGU akan dicabut sebagian atau seluruhnya.
Perusahaan tersebut meliputi PT STP dengan dua bidang HGU seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare; PT API dengan HGU seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare; serta PT JMS dengan HGU seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.
Pendalaman dilakukan untuk memastikan validitas data sebagai dasar pengambilan keputusan administratif.
Nusron menegaskan, setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penanganan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020, serta Permen ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan HGU atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.
Proses penanganan juga telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus, penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyusunan rekomendasi penyelesaian.
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkap Nusron.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, serta dihadiri sejumlah kepala badan, wakil menteri dan perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih.
Langkah penertiban ini menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap kepatuhan pemegang hak atas tanah dan perizinan perkebunan, khususnya terkait dugaan keterlibatan korporasi dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan. (JM/FA)
Komentar