JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan lima klaster penertiban Hak Guna Usaha (HGU) terhadap 11 perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pengelompokan tersebut dilakukan berdasarkan luas lahan terbakar, riwayat kebakaran, kesiapan sarana dan prasarana pencegahan karhutla, kepatuhan terhadap kewajiban pemegang hak, serta status perizinan perusahaan.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa hasil evaluasi menghasilkan sejumlah rekomendasi, mulai dari pembatalan seluruh HGU, pembatalan sebagian, pengambilalihan tanah oleh negara, hingga tidak diterbitkannya HGU baru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal itu disampaikan Nusron dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Klaster kedua mencakup PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan luas sekitar 2.300 hektare.
HGU perusahaan tersebut diketahui telah berakhir sejak 2020. Karena itu, tanahnya dipastikan akan diambil alih oleh negara.
Sementara klaster ketiga mencakup tiga perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum mengantongi HGU.
Ketiganya adalah PT ANI seluas 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare.
Ketiga perusahaan itu masih dalam proses pendalaman untuk menentukan apakah HGU akan dibatalkan seluruhnya atau hanya sebagian.
Nusron mengatakan, tim ATR/BPN masih melakukan inspeksi fisik ke lapangan serta pengukuran untuk memastikan data dan kondisi lahan.
“Setelah itu, akan kami tentukan apakah pembatalannya dilakukan seluruhnya atau sebagian. Selanjutnya tinggal proses penyusunan SK dan akan kami umumkan segera,” pungkas Nusron.
Penetapan lima klaster tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah mengevaluasi kepatuhan perusahaan pemegang hak atas tanah sekaligus menindaklanjuti persoalan kebakaran hutan dan lahan.
Komentar