129 Juta Bidang Tanah Terdaftar, 132 Daerah Bebaskan dan Kurangi BPHTB

- Penulis

Kamis, 19 November 2026 - 12:31 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

JAKARTA, TOPINFORMASI.COM – Sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia hingga 2026. Capaian tersebut didukung kebijakan pemerintah daerah yang memberikan pembebasan maupun pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, mengatakan kebijakan tersebut membantu meringankan beban masyarakat dalam proses pendaftaran tanah untuk pertama kali.

“Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya,” ujar Uunk di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia merinci, dari 132 kabupaten/kota tersebut, sebanyak 90 daerah memberikan pembebasan BPHTB, sedangkan 42 daerah lainnya menerapkan kebijakan pengurangan BPHTB.

BACA JUGA  Ops Patuh Toba 2026, Sat Lantas Polres Tanjungbalai Amankan Arus Pulang Sekolah di Bundaran SMPN 1

Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pendaftaran tanah sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

BPHTB sendiri merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pembayarannya dilakukan melalui perangkat daerah atau kanal pembayaran pajak resmi yang ditetapkan masing-masing daerah.

Uunk mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menerapkan kebijakan tersebut. Ia berharap kolaborasi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat terbantu dalam mendaftarkan tanahnya.

“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” pungkasnya.

BACA JUGA  Demokrat Tanjungbalai Gelar Gotong Royong Peringati HUT Ke-25 Partai

Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wamen Ossy Ajak Arsitek Kolaborasi Wujudkan Visi Kota 2045
Nusron Wahid Dorong Rakor Pemberantasan Mafia Tanah hingga Tingkat Desa, 554 Ribu Hektare Lahan Beralih Fungsi
ATR/BPN Tertibkan Perusahaan Pemicu Karhutla Seluas 42.214 Hektare, Sejumlah HGU Dicabut
Wamen ATR/BPN: Pemberantasan Mafia Tanah Harus Dibayar dengan Pembenahan Sistem
60 Peserta Magang Hub Batch 3 ATR/BPN Lolos dari 906 Pendaftar, Diminta Berani Berinovasi
Sekda Tebing Tinggi Minta OPD Terapkan Anggaran Responsif Gender
Kehilangan Sertipikat Tanah? ATR/BPN Wajibkan Pemohon Jalani Pengambilan Sumpah
Kementerian ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi dari Kemenko Kumham Imipas untuk Penguatan Kebijakan Berbasis Hukum dan HAM
Berita ini 2 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 12:43 WIB

Wamen Ossy Ajak Arsitek Kolaborasi Wujudkan Visi Kota 2045

Kamis, 19 November 2026 - 12:40 WIB

Nusron Wahid Dorong Rakor Pemberantasan Mafia Tanah hingga Tingkat Desa, 554 Ribu Hektare Lahan Beralih Fungsi

Kamis, 19 November 2026 - 12:37 WIB

ATR/BPN Tertibkan Perusahaan Pemicu Karhutla Seluas 42.214 Hektare, Sejumlah HGU Dicabut

Kamis, 19 November 2026 - 12:33 WIB

Wamen ATR/BPN: Pemberantasan Mafia Tanah Harus Dibayar dengan Pembenahan Sistem

Kamis, 19 November 2026 - 12:31 WIB

129 Juta Bidang Tanah Terdaftar, 132 Daerah Bebaskan dan Kurangi BPHTB

Berita Terbaru

Lifestyle

Wamen Ossy Ajak Arsitek Kolaborasi Wujudkan Visi Kota 2045

Kamis, 19 Nov 2026 - 12:43 WIB