JAKARTA, TOPINFORMASI.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong pencegahan dan penanganan tindak pidana pertanahan diperkuat hingga tingkat desa.
Hal itu disampaikan Nusron saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026, Kamis (12/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Nusron mengusulkan dua langkah strategis. Pertama, Rakor digelar secara berjenjang hingga kabupaten/kota dengan melibatkan kepala desa dan petugas penerbit surat keterangan tanah. Kedua, kejahatan alih fungsi lahan dimasukkan sebagai fokus penanganan tindak pidana pertanahan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Nusron, pencegahan harus dimulai dari tingkat paling bawah karena perangkat desa memiliki peran penting dalam penerbitan dokumen pertanahan serta mengetahui riwayat tanah di wilayahnya.
Ia meminta Kantor Pertanahan berkoordinasi dengan kepala desa, kejaksaan, kepolisian, dan pemerintah daerah untuk memberikan edukasi administrasi pertanahan.
“Jadi kita jemput wilayah ini sampai di level hulunya,” ujar Nusron.
Selain persoalan kepemilikan dan penguasaan tanah (land tenure), Nusron menegaskan penanganan kejahatan pertanahan juga harus menyasar penggunaan dan pemanfaatan tanah (land use).
Ia mengungkapkan, terdapat sekitar 554 ribu hektare lahan yang pemanfaatannya tidak sesuai perizinan dan ketentuan tata ruang. Lahan tersebut dialihfungsikan secara sepihak, antara lain dari sawah menjadi kawasan perumahan, industri, dan peruntukan lainnya.
Nusron mengingatkan, alih fungsi lahan yang tidak terkendali dapat mengancam keberadaan lahan pertanian dan ketahanan pangan nasional.
“Kalau sudah sawahnya habis, kita nanti menjadi sangat tergantung kebutuhan pangan kita dengan impor,” tegasnya.
Untuk itu, ia meminta jajaran Kantor Wilayah BPN di seluruh provinsi meningkatkan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya berjalan di tingkat provinsi, tetapi juga diperkuat hingga kabupaten/kota dan desa.
Dalam kegiatan tersebut, Nusron juga menyerahkan piagam penghargaan dan menyematkan pin emas kepada 12 perwakilan penerima penghargaan atas penyelesaian target operasi utama dan target operasi tambahan tindak pidana pertanahan.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan pencegahan sejak tingkat desa, Kementerian ATR/BPN berharap penanganan tindak pidana pertanahan semakin efektif serta memberikan efek jera bagi para pelaku.
















Komentar