Hamil 8 Bulan Diduga Kena PHK, Laskar Prabowo 08 Minta Disnaker Binjai Turun Tangan

- Penulis

Kamis, 24 September 2026 - 16:24 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

Binjai – Seorang pekerja perempuan yang disebut sedang hamil 8 bulan diduga mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh RSU Latersia Binjai. Persoalan ini kini didorong masuk ke mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Bidang Hukum Laskar Prabowo 08 DPD Sumatera Utara selaku pendamping pekerja telah menyurati Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Binjai, Disnaker Sumatera Utara dan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I.
Mereka meminta pemerintah memeriksa dasar dan proses berakhirnya hubungan kerja serta hak-hak pekerja.

Daniel Steven Sihotang, SH., selaku tim hukum mengatakan, apabila perundingan bipartit antara pekerja dan perusahaan tidak mencapai kesepakatan, perselisihan dapat dicatatkan ke instansi ketenagakerjaan untuk diproses sesuai UU Nomor 2 Tahun 2004.

“Yang kami minta adalah kepastian hukum. Apabila upaya bipartit telah dilakukan namun tidak mencapai kesepakatan, maka perselisihan dapat dicatatkan kepada instansi ketenagakerjaan untuk dilanjutkan melalui mediasi atau mekanisme yang ditentukan undang-undang,” ujar Daniel.

Dia juga meminta kondisi kehamilan pekerja menjadi bagian yang diperiksa mediator dan pengawas ketenagakerjaan.

“Apabila benar pekerja berada dalam kondisi hamil ketika hubungan kerja dihentikan, fakta tersebut harus diuji terhadap ketentuan perlindungan pekerja perempuan dan alasan PHK yang diperbolehkan menurut hukum,” katanya.
Tim hukum menegaskan belum menyimpulkan RSU Latersia melakukan pelanggaran.

Paul Junisu Jethro Tambunan, salah satu pendamping hukum, mengatakan pihaknya membuka ruang bagi rumah sakit untuk memberikan klarifikasi.

BACA JUGA  Viral di Medsos, Warga Apresiasi Kepedulian Anggota DPRD Labuhanbatu Penry Nababan terhadap Pembangunan Masjid Al-Huda

“Kami tidak mengatakan bahwa RSU Latersia pasti melakukan pelanggaran. Itu kewenangan mediator dan pengawas untuk memeriksa. Tetapi apabila ada dugaan PHK terhadap pekerja yang sedang hamil, maka fakta tersebut harus diperiksa secara serius, objektif dan berdasarkan dokumen,” kata Paul.

Dia berharap Disnaker Binjai memfasilitasi pertemuan antara pekerja dan pihak RSU Latersia melalui mekanisme yang berlaku.
Hal yang ingin dibahas antara lain status hubungan kerja, kronologi berakhirnya hubungan kerja, alasan dan dasar PHK, prosedur yang ditempuh perusahaan, kondisi pekerja saat keputusan dibuat, serta hak upah dan hak normatif lainnya.
“Kami tidak sedang mencari konflik dengan pihak rumah sakit. Justru kami ingin persoalan ini diselesaikan melalui forum resmi yang melibatkan pekerja, pengusaha dan pemerintah,” ujarnya.

BACA JUGA  5 Kepsek SD Dicopot, Muncul Tudingan Intervensi Dana Revitalisasi Sekolah

Paul mengatakan pihaknya menghormati seluruh tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, termasuk apabila nantinya perkara berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial.

“Intinya bukan siapa yang menang atau kalah. Yang harus ditegakkan adalah kepastian hukum dan perlindungan hak pekerja, khususnya perempuan yang disebut sedang hamil delapan bulan,” pungkasnya.

Perkuat Status Dugaan dalam Judul
Ringkas Kutipan yang Berulang
Rapikan Istilah Hukum Ketenagakerjaan

Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

131 Tahun Tumbuh Bersama Negeri, BRI Perkuat Transformasi dan Kontribusi Berkelanjutan di Sumatera Utara
Polres Sergai Gelar Apel Pasukan Ops Zebra Toba-2026, Tekankan Tertib Lalu Lintas yang Humanis
BEM Sumut Geruduk Kantor Tirtanadi, Desak Polda Periksa Kadiv Umum Terkait Dugaan KKN Tender 41.816 Meteran Air
Tiga Guru MAS Farhan Syarif Hidayah Divonis Bebas, Hakim: Tidak Terbukti Korupsi Dana BOS Rp268,2 Juta
Polda Sumut Gelar Sertijab, AKBP Dede Suhatmi Pimpin Polres Tanjungbalai yang Baru
Diduga Hina Suku Nias Saat Live TikTok demi Gift, Perempuan di Toba Ditangkap Polda Sumut
Polda Sumut Bongkar Sindikat Online Scam di Siantar, 115 Orang Diduga Jadi Korban, Kerugian Capai Rp1,5 Miliar
Wali Kota Tebing Tinggi Serahkan Bansos 2026, Ingatkan Warga Gunakan Bantuan Secara Bijak
Berita ini 0 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 11:06 WIB

131 Tahun Tumbuh Bersama Negeri, BRI Perkuat Transformasi dan Kontribusi Berkelanjutan di Sumatera Utara

Selasa, 17 November 2026 - 09:34 WIB

Polres Sergai Gelar Apel Pasukan Ops Zebra Toba-2026, Tekankan Tertib Lalu Lintas yang Humanis

Selasa, 17 November 2026 - 09:30 WIB

BEM Sumut Geruduk Kantor Tirtanadi, Desak Polda Periksa Kadiv Umum Terkait Dugaan KKN Tender 41.816 Meteran Air

Selasa, 17 November 2026 - 07:44 WIB

Tiga Guru MAS Farhan Syarif Hidayah Divonis Bebas, Hakim: Tidak Terbukti Korupsi Dana BOS Rp268,2 Juta

Selasa, 17 November 2026 - 07:36 WIB

Polda Sumut Gelar Sertijab, AKBP Dede Suhatmi Pimpin Polres Tanjungbalai yang Baru

Berita Terbaru