BATUBARA – Ketidakhadiran Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batubara dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Plasma DPRD Batubara menuai sorotan.
Kedua pejabat tersebut kembali tidak menghadiri undangan rapat Pansus Plasma ke-9 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batubara, Senin (9/11/2026). Keduanya hanya mengutus perwakilan dari jajaran bawahannya.
Padahal, rapat tersebut diagendakan untuk mendengarkan pendapat dan masukan dari sejumlah pihak, yakni PD Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Batubara selaku inisiator, masyarakat Adat Kedatukkan Lima Puluh, serta dinas terkait.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat dipimpin Sekretaris Pansus, H. Usman, didampingi anggota Saipul Bahri, Muhammad Syafii, Sudarman, Suriadi, Suminah, dan Alpon Siarit.
Dalam pembahasan, Pansus sepakat mendorong seluruh perusahaan perkebunan yang beroperasi di areal Hak Guna Usaha (HGU) agar melaksanakan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat atau plasma sebesar 20 persen sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, ketidakhadiran dua kepala dinas menjadi perhatian serius. Sebab, perwakilan yang hadir dinilai belum mampu memberikan penjelasan dan pendapat secara komprehensif terkait kewajiban plasma 20 persen.
Sekretaris Pansus, H. Usman, menyayangkan tidak hadirnya pejabat terkait karena rapat tersebut memiliki peran penting dalam merumuskan rekomendasi Pansus.
“Rapat ini penting untuk menguatkan rekomendasi hasil Pansus, apalagi ada beberapa regulasi yang harus kita sepakati. Tetapi, rapat hari ini sama sekali tidak mendapatkan pendapat dari dinas terkait,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PD IWO Kabupaten Batubara, Darmansyah, meminta Pansus bersikap lebih tegas terhadap kedua dinas tersebut.
Menurutnya, persoalan plasma bukan sekadar pembahasan administratif, melainkan menyangkut hak masyarakat dan kesenjangan sosial antara warga dengan perusahaan perkebunan.
“Kita menilai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Kepala DPMPTSP Kabupaten Batubara tidak menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat. Sikap ini juga terkesan tidak menghargai lembaga DPRD Kabupaten Batubara,” tegas Darmansyah.
Ia mengungkapkan, Pansus telah menggelar sembilan kali rapat, tetapi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan disebut belum pernah menghadiri satu pun rapat tersebut. Sementara Kepala DPMPTSP, menurutnya, hanya satu kali hadir.
“Ini luar biasa. Sudah sembilan kali rapat Pansus dilaksanakan, tetapi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan tidak pernah menghadiri. Begitu juga Kepala DPMPTSP yang hanya satu kali hadir. Ini jelas sikap yang patut dipertanyakan,” ungkapnya.
Darmansyah berharap kedua dinas lebih peka terhadap persoalan masyarakat di sekitar perkebunan dan menjalankan fungsi pemerintahan dalam memastikan hak-hak masyarakat terlindungi.
“Seharusnya mereka lebih peka terhadap kondisi kesenjangan sosial antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Mereka juga harus menjadi perpanjangan tangan masyarakat untuk mendapatkan haknya,” tandasnya.
Rapat Pansus Plasma ke-9 tersebut turut dihadiri perwakilan PD IWO Kabupaten Batubara, masyarakat Adat Kedatukkan Lima Puluh, serta Ketua Masyarakat Peduli Agraria (Maspera) Sumbagut.
(Red)
Komentar