Jakarta – TopInformasi.com
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengoptimalkan pemanfaatan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) agar lebih produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hingga dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih, ATR/BPN telah menetapkan Surat Keputusan (SK) Pendayagunaan TCUN seluas 19.064,58 hektare. Dari total tersebut, sebanyak 13.226,49 hektare atau sekitar 69 persen dialokasikan untuk Reforma Agraria.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, seluas 5.702,13 hektare dialokasikan untuk Bank Tanah dan 135,96 hektare sebagai Cadangan Negara Lainnya.
Plh. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Dwi Budi Martono, mengatakan capaian tersebut bukan sekadar angka administratif, melainkan harus memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Capaian kinerja ini bukan sekadar deretan angka output, melainkan manfaat nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Dwi Budi Martono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Ia menjelaskan, TCUN merupakan tanah hasil penertiban tanah telantar yang telah dikuasai negara untuk didayagunakan kembali sesuai peruntukannya.
Sebelum ditetapkan pemanfaatannya, setiap objek TCUN terlebih dahulu melalui proses verifikasi secara ketat, baik dari aspek fisik maupun yuridis. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan status tanah jelas dan bebas dari sengketa.
Selain itu, Direktorat Jenderal PPTR terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pendayagunaan TCUN guna memastikan tanah yang telah dialokasikan benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukan.
Menurut Dwi, proses inventarisasi, pendayagunaan hingga pengawasan merupakan bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan tanah agar lebih produktif.
Melalui kebijakan tersebut, masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah, diharapkan memperoleh manfaat sebesar-besarnya dengan tetap mengedepankan prinsip fungsi sosial tanah.
“Pendayagunaan TCUN ini dilakukan untuk tata kelola pertanahan yang lebih adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
(MW/CK)
Komentar