JAKARTA | TopInformasi.com
Tingginya ancaman bencana di Indonesia menjadi perhatian serius pemerintah dalam merencanakan pembangunan wilayah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan pentingnya penataan ruang berbasis risiko bencana guna melindungi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Berdasarkan data sejak awal tahun hingga 6 November 2026, Indonesia telah dilanda 2.304 bencana. Sebanyak 94,27 persen di antaranya merupakan bencana hidrometeorologi, sedangkan 5,73 persen lainnya merupakan bencana geologi.
Kondisi tersebut menjadi momentum bagi ATR/BPN untuk memperkuat pendekatan penataan ruang yang tidak hanya berorientasi pada ketersediaan lahan, tetapi juga memperhitungkan keselamatan masyarakat dan potensi ancaman bencana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam Talkshow Hari Tata Ruang Nasional bertema “Menata Ruang, Merajut Ekosistem: Menuju Negeri Tangguh Iklim dan Bencana” di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Dalu, pengurangan risiko bencana harus dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan. Penataan ruang menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman, mengendalikan pemanfaatan ruang, serta memastikan pembangunan berlangsung di lokasi yang aman.
“Penataan ruang harus menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan memastikan pembangunan berlangsung di lokasi yang aman,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penataan ruang bukan sekadar mengatur lokasi pembangunan, melainkan memastikan setiap aktivitas pembangunan memperhatikan risiko bencana, daya dukung lingkungan, dan keberlanjutan wilayah.
Upaya tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Regulasi ini mengamanatkan agar penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR), mulai tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/kota, memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mitigasi risiko bencana.
Sementara itu, Direktur Jenderal Tata Ruang ATR/BPN, Suyus Windayana, menjelaskan bahwa identifikasi ancaman dan kerentanan bencana telah menjadi bagian dari penyusunan RTR melalui pertimbangan kondisi lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Ia juga menegaskan pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang agar pembangunan tidak justru meningkatkan risiko bencana.
Melalui PP Nomor 34 Tahun 2026, perubahan tata ruang kini dapat dilakukan secara parsial sehingga lebih fleksibel dalam merespons kebijakan dan kebutuhan pembangunan tertentu.
“Kalau dulu perubahan tata ruang itu satu kali dalam lima tahun, sekarang kita bisa lakukan perubahan tata ruang secara parsial. Tata ruangnya tetap dinamis, tidak stagnan,” jelas Suyus.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Lilik Kurniawan, yang membacakan pidato Menko PMK, menekankan bahwa tata ruang memiliki peran penting dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana.
Selain menjadi landasan mitigasi, RTR juga menjadi acuan penentuan lokasi aman, jalur evakuasi, tempat pengungsian, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menurutnya, pembangunan berkualitas tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu mengurangi risiko dan melindungi kehidupan masyarakat.
“Pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi harus menjadi kesempatan untuk mengurangi risiko dan membangun wilayah yang lebih aman,” ujarnya.
Melalui peringatan Hari Tata Ruang Nasional tersebut, ATR/BPN berharap kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan penataan ruang berkelanjutan.
Dengan perencanaan berbasis risiko, pembangunan diharapkan tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga aman, tangguh menghadapi bencana dan perubahan iklim, serta mampu menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.
Komentar