Surabaya ,TOPINFORMASI.com
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan Kementerian ATR/BPN memasuki fase transformasi organisasi dan pelayanan publik dengan menempatkan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap layanan pertanahan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Nusron saat memberikan arahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (18/7).
“Intinya kita semester ini memasuki periode transformasi pelayanan dan transformasi organisasi dengan menempatkan pemohon atau rakyat sebagai raja yang harus kita layani,” kata Nusron.
Menurutnya, transformasi pelayanan publik harus ditopang oleh tiga pilar utama, yakni penguatan organisasi, tata laksana atau standar operasional prosedur (SOP), serta sumber daya manusia (SDM). Ketiga aspek tersebut dinilai harus berjalan beriringan agar pelayanan pertanahan semakin efektif, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Dalam aspek organisasi, Kementerian ATR/BPN akan mengubah struktur Kantor Pertanahan dari pendekatan tematik menjadi pendekatan kewilayahan. Langkah tersebut bertujuan mempermudah pengukuran kinerja pelayanan sekaligus mendekatkan layanan kepada masyarakat.
“Tujuannya pelayanan publik dapat lebih mudah diukur, setiap Kasi harus mengetahui seluruh persoalan di wilayahnya, selain itu, pendekatan pelayanan menjadi lebih dekat kepada masyarakat,” ujar Nusron.
Di bidang pelayanan, Kementerian ATR/BPN juga akan menerapkan prinsip first in, first out, yaitu berkas yang masuk lebih dahulu harus diselesaikan lebih dahulu. Selain itu, diterapkan sistem Pengukuran Terjadwal untuk memberikan kepastian waktu kepada masyarakat.
Kementerian juga menargetkan layanan peralihan hak dapat diselesaikan paling lama 10 hari kerja dengan menerapkan prinsip fiktif positif guna menciptakan pelayanan yang terukur, transparan, dan memiliki kepastian hukum.
“Kalau mengacu pada filosofi pelayanan publik, semuanya harus terukur, memiliki parameter yang jelas, memberikan kepastian, dan transparan,” jelasnya.
Menteri Nusron turut menekankan pentingnya penguatan kapasitas SDM dan integritas aparatur. Seluruh pegawai akan mengikuti pelatihan manajemen risiko, sementara para Kepala Kantor diminta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum.
“Kalau Saudara ingin selamat menjadi pejabat, ikuti aturan, jangan ikuti perasaan,” tegasnya.
Mengakhiri arahannya, Menteri Nusron mengingatkan seluruh jajaran agar memberikan pelayanan terbaik dengan mengedepankan sikap profesional dan empati kepada masyarakat.
“Layani rakyat dengan hati. Kalau memang bisa, katakan bisa. Kalau tidak bisa, sampaikan dengan baik. Yang penting jangan sampai mereka tersinggung,” pesannya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur Muhammad Naim memaparkan progres dan capaian kinerja kepada Menteri ATR/Kepala BPN. Turut mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Achmad serta Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko Einstein Al Makarima.
