JAKARTA – Dugaan praktik jual-beli jabatan di lingkungan pemerintahan kembali menjadi sorotan. Praktik tersebut dinilai berbahaya karena tidak hanya berpotensi masuk dalam tindak pidana korupsi, tetapi juga dapat merusak integritas birokrasi dan kepercayaan publik.
Jual-beli jabatan pada prinsipnya merupakan praktik ilegal apabila terdapat pemberian uang, fasilitas, atau keuntungan kepada pejabat tertentu untuk memperoleh posisi, promosi, atau mempertahankan jabatan. Praktik semacam itu dapat berkaitan dengan tindak pidana suap, pemerasan, maupun gratifikasi, bergantung pada fakta dan unsur hukum yang ditemukan.
Sorotan terbaru mengarah ke lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), setelah muncul isu dugaan jual-beli jabatan yang dikaitkan dengan nilai hingga sekitar Rp100 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya disebut telah memberikan klarifikasi dan membantah isu tersebut.
Meski demikian, Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (GERTAK) meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada klarifikasi, tetapi turut memeriksa informasi yang beredar apabila terdapat laporan dan bukti awal yang dapat diverifikasi.
Ketua Umum GERTAK, Ahmad Fauzi, menilai dugaan tersebut perlu ditelusuri secara objektif untuk memastikan proses mutasi dan pengisian jabatan di Kemenkeu berjalan sesuai prinsip profesionalitas, meritokrasi, serta tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kegiatan dugaan jual-beli jabatan pimpinan tertinggi di Kementerian Keuangan disebabkan beberapa faktor, salah satunya pengaruh uang dan proyek-proyek pemerintah, serta diduga untuk kepentingan oligarki tertentu yang selama ini diuntungkan oleh kebijakan Kementerian Keuangan terkait fiskal dan pajak,” ujar Ahmad Fauzi dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (13/9/2026).
GERTAK, kata Ahmad, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap isu tersebut.
“Kami akan melaporkan dugaan jual-beli jabatan di Kementerian Keuangan yang diduga melibatkan Menteri Purbaya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Selasa. Kami sudah memiliki bukti-bukti awal adanya dugaan praktik jual-beli jabatan tersebut yang akan kami serahkan pada KPK,” kata Ahmad.
Ia menegaskan, laporan tersebut nantinya menjadi kewenangan KPK untuk menilai apakah terdapat dugaan pelanggaran hukum berdasarkan bukti dan fakta yang disampaikan.
Selain meminta pemeriksaan, GERTAK juga mendesak Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan langkah terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait isu yang dituduhkan tersebut.
“Sebab dugaan jual-beli jabatan di Kementerian Keuangan telah menyebabkan ketidakpercayaan pasar yang akhirnya dapat memicu krisis ekonomi yang berdampak langsung pada jatuhnya harga aset dan instabilitas finansial,” ujarnya.
Menurut Ahmad, apabila dugaan tersebut terbukti, dampaknya tidak hanya menyangkut birokrasi, tetapi juga dapat memengaruhi persepsi investor terhadap tata kelola pemerintahan.
“Investor akan menarik diri dan memindahkan dana ke negara lain yang dianggap lebih aman karena risiko dianggap terlalu tinggi,” katanya.
Ia juga menyebut dugaan persoalan tersebut berpotensi berdampak terhadap pasar modal dan nilai tukar rupiah. Namun, klaim mengenai dampak ekonomi tersebut perlu dibuktikan dengan data dan kajian yang objektif.
“Hal ini berakibat juga pada harga saham di pasar modal jatuh secara drastis dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan serta diikuti dengan nilai tukar rupiah akan semakin tertekan terhadap dolar AS,” terang Ahmad.
“Akibat dari dugaan jual-beli jabatan di Kementerian Keuangan ini akan menyebabkan prospek fiskal jangka menengah melemah, menggerus bantalan eksternal, dan berisiko memicu krisis multidimensi,” pungkasnya.
Sementara itu, tudingan terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa maupun pihak lain dalam isu tersebut tetap merupakan dugaan sepanjang belum dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penegakan hukum.
Karena itu, apabila GERTAK benar-benar menyerahkan laporan beserta bukti awal kepada KPK, masyarakat menunggu langkah lembaga antirasuah tersebut dalam melakukan verifikasi dan menentukan apakah terdapat unsur tindak pidana korupsi atau tidak.
Jika terbukti terdapat praktik jual-beli jabatan, perkara tersebut dapat memiliki konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan bukti yang cukup, klarifikasi dan hasil pemeriksaan penting untuk memulihkan nama baik pihak yang dituduhkan sekaligus menghentikan spekulasi yang berkembang.
