JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan lima klaster penertiban Hak Guna Usaha (HGU) terhadap 11 perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pengelompokan tersebut dilakukan berdasarkan luas lahan terbakar, riwayat kebakaran, kesiapan sarana dan prasarana pencegahan karhutla, kepatuhan terhadap kewajiban pemegang hak, serta status perizinan dan hak atas tanah perusahaan.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa penertiban tersebut mencakup rekomendasi pembatalan seluruh atau sebagian HGU, pengambilalihan tanah yang masa haknya telah berakhir, hingga penghentian penerbitan HGU baru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal itu disampaikan Nusron dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026).
“Dari 11 perusahaan, kami buat beberapa klaster. Ada perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan, ada yang sebagian, ada yang status HGU-nya sudah berakhir, dan ada pula yang HGU-nya belum terbit sehingga tidak akan kami terbitkan,” ujar Nusron.
Lima Klaster Penertiban HGU
Klaster pertama mencakup tiga perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan. Pertimbangannya meliputi luas lahan terbakar lebih dari 50 persen, kebakaran berulang, tidak memadainya sarana dan prasarana pencegahan kebakaran, serta dugaan ketidakpatuhan terhadap persyaratan dalam surat keputusan pemberian hak.
Ketiga perusahaan tersebut yakni PT NMIB dengan luas sekitar 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, serta PT SKM dengan luasan masing-masing 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Klaster kedua mencakup PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan luas sekitar 2.300 hektare. HGU perusahaan tersebut telah berakhir sejak 2020 sehingga tanahnya dipastikan akan diambil alih negara.
Sementara itu, klaster ketiga melibatkan tiga perusahaan yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memperoleh HGU. Ketiganya adalah PT ANI seluas 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare.
ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi ketiga perusahaan tersebut. Selain itu, Nusron merekomendasikan agar pemerintah daerah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian mengevaluasi IUP yang dimiliki perusahaan.
Menurut Nusron, langkah tersebut didasarkan pada temuan kebakaran berulang, ketidaksesuaian sarana dan prasarana pencegahan kebakaran, serta belum aktifnya kegiatan perkebunan meskipun perusahaan telah memiliki izin usaha.
Klaster keempat mencakup PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas sekitar 1.510 hektare. Perusahaan ini direkomendasikan mengalami pembatalan sebagian HGU karena luas lahan yang terbakar kurang dari 50 persen.
Adapun klaster kelima melibatkan PT STP dan PT GMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Ketiga perusahaan tersebut masih menjalani pendalaman untuk menentukan apakah pembatalan HGU dilakukan secara keseluruhan atau sebagian.
Menunggu Hasil Pemeriksaan Lapangan
Nusron mengatakan, ATR/BPN masih melakukan inspeksi fisik dan pengukuran langsung di lapangan terhadap tiga perusahaan dalam klaster kelima.
Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar penentuan kebijakan pembatalan HGU sebelum diterbitkannya surat keputusan (SK).
“Untuk tiga perusahaan yang masih dalam pendalaman, kami sedang melakukan inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada. Setelah itu, akan kami tentukan apakah pembatalannya dilakukan seluruhnya atau sebagian. Selanjutnya tinggal proses penyusunan SK dan akan kami umumkan segera,” pungkasnya.
Penertiban ini menjadi bagian dari langkah pemerintah mengevaluasi kepatuhan pemegang HGU sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan lahan perkebunan yang berkaitan dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan.
(Redaksi/TopInformasi)
Komentar