JAKARTA, Topinformasi.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka peluang kerja sama dengan Pemerintah Timor-Leste dalam bidang pengelolaan dan administrasi pertanahan.
Hal tersebut mengemuka saat Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menerima kunjungan Vice-Minister for Institutional Strengthening, Ministry of Justice Timor-Leste, Paulo Remedios, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ajang pertukaran pengetahuan mengenai sistem administrasi pertanahan di Indonesia sekaligus penjajakan kerja sama dalam penguatan kapasitas kelembagaan kedua negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan mengatakan, kerja sama antarnegara tidak harus diawali dengan kesamaan sistem, tetapi dapat dibangun melalui kemauan untuk saling memahami, berbagi pengalaman, dan belajar.
“Kerja sama yang bermakna tidak selalu harus dimulai dengan memiliki sistem yang sama, melainkan dengan adanya kemauan untuk saling memahami, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain,” ujar Ossy.
Dalam kesempatan itu, Ossy memaparkan tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN dalam penyelenggaraan urusan agraria, administrasi pertanahan, serta penataan ruang.
Salah satu fokus utama kementerian tersebut adalah pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
Ia menjelaskan, sistem pendaftaran tanah di Indonesia mencakup dua kegiatan utama, yakni pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.
Kedua kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun tertib administrasi pertanahan sekaligus memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat.
Ossy juga menyampaikan keterbukaan Kementerian ATR/BPN untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik terbaik dengan Timor-Leste, terutama terkait penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, serta transformasi pelayanan publik berbasis teknologi.
“Kami terbuka untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik-praktik terbaik,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, turut memberikan penjelasan mengenai aspek teknis yang menjadi perhatian delegasi Timor-Leste.
Pembahasan tersebut antara lain menyangkut pendataan sertipikat tanah yang diterbitkan sebelum tahun 1997 serta berbagai jenis hak atas tanah di Indonesia, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Paulo Remedios yang hadir didampingi Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia, Roberto Sarmento de Oliveira Soares, menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdiskusi dan penjelasan yang diberikan jajaran Kementerian ATR/BPN.
Ia berharap pengalaman Indonesia dapat menjadi referensi bagi Timor-Leste dalam mengembangkan tata kelola pertanahan, meskipun kedua negara memiliki sistem dan kerangka regulasi yang berbeda.
Paulo juga berharap komunikasi dan koordinasi antara Timor-Leste dan Kementerian ATR/BPN dapat terus berlanjut.
Menurutnya, pertukaran pengalaman tersebut memberikan wawasan yang bermanfaat, khususnya dalam penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan administrasi pertanahan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk membuka ruang kolaborasi lebih lanjut antara Indonesia dan Timor-Leste dalam pengembangan tata kelola pertanahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
(MW/FA)
Sumber: Kementerian ATR/BPN
Komentar