JAKARTA, Topinformasi.com
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan penghargaan kepada jajaran kepolisian, kejaksaan, dan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dari 25 provinsi atas kontribusi serta sinergi dalam upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan.
Penghargaan berupa piagam dan penyematan pin tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan itu, Nusron menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian dan kejaksaan yang telah bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pencapaian target operasi penanganan tindak pidana pertanahan.
“Terima kasih sekali dan apresiasi kepada Bapak/Ibu, wabil khusus dari kepolisian dan dari kejaksaan tinggi, maupun Pak Kapolda yang selama ini sudah bahu-membahu sehingga target operasi kita bisa sama-sama tercapai,” ujar Nusron.
Ia menegaskan, keberhasilan upaya penanganan tindak pidana pertanahan tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan kerja sama dan koordinasi lintas institusi.
Dalam Rakor tersebut, penyematan pin sebagai bentuk apresiasi atas dukungan kegiatan pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan diberikan kepada Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang; Inspektur Jenderal (Purn.) Nasri; serta Kapolres Banggai, Kombes Pol Henry Yulianto.
Selain itu, sebanyak 75 penerima penghargaan memperoleh apresiasi atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan.
Para penerima terdiri dari unsur Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kantor Wilayah BPN dari 25 provinsi, termasuk Sumatera Utara.
Adapun 25 provinsi tersebut meliputi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.
Menteri Nusron berharap sinergi lintas lembaga tersebut terus diperkuat, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga hingga jajaran di tingkat bawah.
Menurutnya, koordinasi yang intensif diperlukan untuk mendeteksi lebih awal potensi tindak pidana pertanahan sekaligus mencegah munculnya persoalan pertanahan yang dapat merugikan masyarakat.
“Sekali lagi, kami pesankan supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” tegasnya.
Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 turut dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Leonard Eben Ezer, yang mewakili Jaksa Agung, serta Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum, Brigjen Pol Suhirman, yang mewakili Kapolri.
Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN juga hadir dalam kegiatan tersebut.
Melalui penguatan kolaborasi antara ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan, diharapkan upaya pencegahan serta penindakan tindak pidana pertanahan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Komentar