JAKARTA, Topinformasi.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong agar kejahatan alih fungsi lahan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026.
Dorongan tersebut disampaikan Nusron saat membuka Rakor yang digelar di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Menurutnya, penanganan tindak pidana pertanahan tidak boleh hanya berfokus pada persoalan kepemilikan dan penguasaan tanah (land tenure), tetapi juga harus mencakup penyalahgunaan peruntukan atau alih fungsi lahan (land use).
Nusron mengusulkan dua langkah strategis untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kejahatan pertanahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertama, pelaksanaan Rakor secara berjenjang hingga tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan kepala desa dan perangkat yang berwenang menerbitkan surat keterangan terkait pertanahan.
Kedua, memasukkan kejahatan alih fungsi lahan sebagai agenda khusus dalam pembahasan Rakor agar penanganannya dapat menjangkau persoalan penggunaan tanah.
“Penanganan tindak kejahatan pertanahan tidak hanya berhenti pada land tenure, tetapi juga masuk dalam land use-nya atau fungsinya. Kalau itu kita lakukan, saya yakin akan berdampak sehingga ada efek jera,” ujar Nusron.
Ia menjelaskan, pencegahan tindak pidana pertanahan harus dimulai dari tingkat paling bawah atau hulu. Sebab, kepala desa dan perangkat desa memiliki peran penting dalam penerbitan dokumen maupun surat keterangan yang berkaitan dengan riwayat dan status tanah.
Menurut Nusron, pemahaman masyarakat lokal mengenai sejarah dan riwayat tanah di wilayahnya dapat menjadi bagian penting dalam mencegah munculnya persoalan pertanahan.
Karena itu, ia meminta jajaran Kantor Pertanahan menggelar koordinasi dengan melibatkan kepala desa, petugas pembuat surat keterangan, kejaksaan, kepolisian, serta pemerintah daerah.
“Jadi kita jemput wilayah ini sampai di level hulunya,” tegasnya.
Sementara terkait alih fungsi lahan, Nusron mengungkapkan terdapat sekitar 554 ribu hektare tanah yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan perizinan dan ketentuan tata ruang. Lahan tersebut, antara lain, mengalami perubahan fungsi dari kawasan persawahan menjadi perumahan, kawasan industri, dan peruntukan lainnya.
Ia mengingatkan, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi mengurangi luas lahan pertanian dan berdampak terhadap ketahanan pangan nasional.
“Kalau tidak ada bahasan land use-nya, ini tidak ada efek jera. Nanti lama-lama sawah kita habis. Kalau sudah sawahnya habis, kita nanti menjadi sangat tergantung kebutuhan pangan kita dengan impor,” ungkapnya.
Untuk memperkuat upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan, Nusron juga meminta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi meningkatkan koordinasi dengan jajaran Kepolisian RI dan Kejaksaan RI, termasuk hingga tingkat kabupaten/kota.
Menurutnya, sinergi antarlembaga diperlukan agar pencegahan dapat dilakukan sejak dini dan penanganan persoalan pertanahan berjalan lebih efektif.
Dalam kegiatan tersebut, Nusron secara resmi membuka Rakor melalui pemukulan gong. Ia juga menyerahkan piagam penghargaan dan menyematkan pin emas kepada 12 perwakilan penerima penghargaan atas penyelesaian target operasi utama dan target operasi tambahan tindak pidana pertanahan.
Rakor tersebut turut dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta perwakilan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI.
(LS/JR/CK)
Komentar