JAKARTA, Topinformasi.com – Penanganan kasus dugaan penipuan konsumen perumahan yang dilaporkan terhadap PT YVE Habitat Limo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya diketahui telah meningkatkan penanganan perkara tersebut ke tahap penyidikan.
Perkara ini menyeret Direktur PT YVE Habitat Limo berinisial ABG (Aji Bayuaji Gunardi), yang dilaporkan terkait dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan/atau penggelapan.
Pada 12 November 2026, korban berinisial AHA bersama kuasa hukumnya, Roni Prima Panggabean, S.H., M.H., serta tim advokat Nugra M.H., Sipayung, dan Muhamad Rangga, S.H., mendatangi Polda Metro Jaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kedatangan mereka untuk memberikan keterangan tambahan sekaligus menyerahkan sejumlah bukti kepada penyidik Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
Roni menyebut peningkatan perkara ke tahap penyidikan menunjukkan bahwa penyidik telah menemukan dasar untuk melanjutkan proses hukum atas laporan tersebut.
“Bahwa dengan masuknya ke tahapan penyidikan artinya peristiwa dugaan tindak pidana telah ditemukan dalam kasus ini,” ujar kuasa hukum korban.
Diduga Bukan Satu Konsumen yang Dirugikan
Roni mengungkapkan, berdasarkan penelusuran dan informasi yang diterima tim kuasa hukum, persoalan yang dialami kliennya diduga bukan satu-satunya kasus dalam proyek perumahan YVE Habitat Limo.
Selain AHA sebagai pembeli unit JJ.11, disebut terdapat dugaan konsumen lain yang mengalami persoalan serupa pada unit berbeda.
Kasus tersebut dilaporkan melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/2417/IV/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 8 April 2026.
Laporan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana perlindungan konsumen dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum yang dicantumkan pelapor.
Persoalan bermula dari transaksi pembelian rumah melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang ditandatangani di hadapan notaris berinisial BH pada 29 September 2023 di Jakarta Selatan.
Namun, menurut keterangan pihak korban, meski pembayaran telah dinyatakan lunas, Akta Jual Beli (AJB) disebut belum diterbitkan. Sementara itu, serah terima rumah dijadwalkan pada 28 Agustus 2025.
Hingga perkara dilaporkan dan kini memasuki tahap penyidikan, korban mengaku belum menerima rumah yang telah dibayarnya dengan nilai pembayaran lebih dari Rp1,2 miliar.
Pembangunan Diduga Mangkrak, Konsumen Menunggu Kepastian
Selain persoalan serah terima unit, pihak korban juga mempersoalkan kondisi pembangunan perumahan yang dinilai tidak sesuai dengan materi promosi atau brosur penjualan.
Kuasa hukum menyebut pembangunan proyek tersebut diduga mengalami kemacetan hingga terkesan mangkrak.
Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, terdapat sejumlah kontraktor dan pekerja yang diduga belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan.
Atas kondisi tersebut, pihak korban meminta penyidik mendalami seluruh aspek perkara, termasuk kemungkinan adanya konsumen lain yang mengalami kerugian.
Roni menegaskan pihaknya mendukung program kepolisian bertajuk “Polisi Bersama Masyarakat” untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya konsumen perumahan.
“Kita mendukung program Bapak Kapolri Jenderal Suyudi, Polisi Bersama Masyarakat, untuk memberantas developer nakal yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Minta Penyidikan Transparan dan Profesional
Pihak kuasa hukum berharap penyidik menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan menyeluruh.
Mereka juga meminta agar aspek hukum terkait penyelenggaraan perumahan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya Pasal 134 juncto Pasal 151, turut menjadi bahan pendalaman apabila relevan dengan fakta perkara.
Selain itu, kuasa hukum menyoroti kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sepanjang unsur-unsur hukumnya terpenuhi.
Menurut pihak korban, penanganan perkara ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi konsumen yang telah mengeluarkan dana besar untuk mendapatkan hunian.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi maupun klarifikasi dari pihak PT YVE Habitat Limo dan Direktur berinisial ABG terkait dugaan yang disampaikan pelapor.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak perusahaan maupun pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Proses hukum masih berjalan. Seluruh pihak tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Komentar