MEDAN – Penanganan laporan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan serta pemalsuan surat dengan nilai kerugian lebih dari Rp2 miliar menjadi perhatian kuasa hukum pelapor. Pasalnya, laporan yang dibuat sejak Agustus 2022 tersebut hingga November 2026 belum memberikan kejelasan penyelesaian perkara kepada pelapor.
Pengacara Paul Junisu Jethro Tambunan, S.E., S.H., M.H., yang dikenal dengan nama Paul J J Tambunan, meminta Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Cornelis Mangarahon Simanjuntak, S.I.K., M.H., memberikan perhatian terhadap laporan yang dialami kliennya, Diana Ritha Panjaitan.
Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/398/VIII/2022/SPKT/Polda Riau tertanggal 26 Agustus 2022. Perkara itu kemudian dilimpahkan dari Polda Riau ke Polda Sumut untuk penanganan lebih lanjut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan dokumen resmi Ditreskrimum Polda Riau tertanggal 6 November 2025, perkara tersebut sebelumnya telah melalui gelar perkara pada 22 Oktober 2025.
Dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dijelaskan sejumlah hasil penyelidikan, di antaranya keterangan saksi terkait dugaan transaksi pembelian tanah, pembayaran melalui transfer rekening, hingga keberadaan surat yang diduga palsu.
Berdasarkan rekomendasi gelar perkara, penanganan laporan disarankan untuk dilimpahkan ke Polda Sumut dengan mempertimbangkan tempat dan waktu kejadian serta kompetensi relatif wilayah kepolisian.
Selanjutnya, melalui surat Ditreskrimum Polda Sumut tertanggal 21 November 2025 perihal Undangan Klarifikasi, Unit V Subdit II Harda-Bangtah Ditreskrimum Polda Sumut memberitahukan bahwa pihaknya sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan serta pemalsuan surat.
Surat tersebut ditujukan kepada Diana Ritha Panjaitan untuk menghadiri klarifikasi pada 24 November 2025 di Kantor Ditreskrimum Polda Sumut.
Menanggapi perjalanan penanganan perkara tersebut, Paul mempertanyakan perkembangan penyelidikan yang telah dilakukan, termasuk langkah hukum yang akan ditempuh penyidik.
“Kami menghormati seluruh proses dan kewenangan penyidik. Namun, sebagai kuasa hukum pelapor, tentu kami memiliki tanggung jawab memperjuangkan hak-hak hukum klien kami. Laporan ini sudah dibuat sejak 2022 dan kemudian dilimpahkan dari Polda Riau ke Polda Sumut. Kami ingin mengetahui secara jelas bagaimana perkembangan dan hasil penyelidikan yang telah dilakukan,” ujar Paul.
Ia secara khusus berharap Dirreskrimum Polda Sumut memberikan atensi dan melakukan evaluasi terhadap penanganan laporan tersebut.
Menurut Paul, lamanya proses penanganan perkara membuat kliennya membutuhkan kepastian mengenai status laporan serta tindak lanjut yang akan dilakukan kepolisian.
“Kami meminta kepada Bapak Dirreskrimum Polda Sumut agar memberikan perhatian terhadap laporan klien kami. Sudah hampir empat tahun sejak laporan dibuat. Kami berharap ada evaluasi terhadap proses penyelidikan serta kejelasan mengenai langkah hukum selanjutnya,” tegasnya.
Paul juga meminta penyidik Unit V Subdit II Harda-Bangtah memberikan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan saksi, alat bukti yang telah dikumpulkan, perkembangan penyelidikan, serta apakah sudah dilakukan gelar perkara untuk menentukan langkah penanganan berikutnya.
Apabila terdapat kendala dalam proses penyelidikan, ia berharap penyidik dapat menyampaikannya secara transparan kepada pelapor maupun kuasa hukumnya.
“Kami tidak meminta penyidik memaksakan suatu perkara untuk naik ke tahap penyidikan. Kami juga tidak ingin mengintervensi kewenangan kepolisian. Akan tetapi, kami meminta adanya kepastian. Jika memang unsur pidana dan bukti yang dibutuhkan telah terpenuhi, tentu harus ditindaklanjuti sesuai hukum. Sebaliknya, apabila terdapat alasan hukum yang menyebabkan perkara tidak dapat dilanjutkan, kami meminta agar hal tersebut disampaikan secara resmi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Paul menilai kepastian hukum, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas merupakan bagian penting dalam pelayanan penegakan hukum kepada masyarakat.
Menurutnya, setiap laporan masyarakat yang telah diterima dan ditangani aparat penegak hukum perlu mendapatkan informasi perkembangan secara jelas agar pelapor mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan.
“Kami berharap Polda Sumut dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Jangan sampai masyarakat yang telah menempuh jalur hukum sejak 2022 harus terus menunggu tanpa mendapatkan kejelasan mengenai nasib laporannya. Kami akan tetap mengawal perkara ini melalui mekanisme hukum yang tersedia,” tutup Paul.
Pihak kuasa hukum berharap Ditreskrimum Polda Sumut segera memberikan tanggapan dan penjelasan resmi mengenai perkembangan penanganan LP/B/398/VIII/2022/SPKT/Polda Riau, sehingga hak-hak pelapor tetap terlindungi dan kepastian hukum dapat diperoleh sesuai ketentuan yang berlaku.
Komentar