JAKARTA, TOPINFORMASI.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menertibkan sejumlah perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan total luasan mencapai 42.214,51 hektare.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan penertiban dilakukan terhadap perusahaan yang terbagi dalam lima klaster berdasarkan kondisi lahan dan hasil evaluasi. Sanksi yang disiapkan mulai dari pencabutan sebagian hingga seluruh Hak Guna Usaha (HGU).
Dalam klaster pertama, pemerintah mencabut seluruh HGU tiga perusahaan, yakni PT MIB seluas 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558,11 hektare, serta PT SKM dengan luasan 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk klaster keempat, pemerintah akan mencabut sebagian HGU PT SAE di Landak, Kalimantan Barat, dengan luasan 1.510,26 hektare. Keputusan tersebut didasarkan pada tingkat kebakaran yang kurang dari 50 persen.
Adapun klaster kelima masih dalam proses pendalaman teknis. Tiga perusahaan yang dievaluasi adalah PT STP, PT API, dan PT JMS. Pemerintah masih mengkaji apakah pencabutan HGU dilakukan seluruhnya atau sebagian melalui inspeksi lapangan dan pengukuran data.
“Masih kami lakukan pendalaman, apakah pencabutannya seluruh atau sebagian,” ujar Nusron.
Langkah penertiban tersebut merupakan bagian dari evaluasi pemerintah terhadap perusahaan pemegang HGU yang berkaitan dengan kejadian karhutla. (LS/FA)
















Komentar