SORONG – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog yang digelar di Kota Sorong, Rabu (18/11/2026).
Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, mengatakan keberhasilan proses pendaftaran tanah ulayat membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat hukum adat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024, proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat terdiri atas dua tahapan, yakni penetapan subjek hukum oleh pemerintah daerah serta pencatatan dan penerbitan sertipikat oleh Kementerian ATR/BPN.
“Kementerian ATR/BPN membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Karena untuk menindaklanjuti pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat, kami membutuhkan SK Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang diterbitkan oleh kepala daerah,” ujar Rezka.
Ia menjelaskan, kegiatan diseminasi tersebut menjadi salah satu upaya memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat mengenai mekanisme serta persyaratan pendaftaran tanah ulayat.
Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan Universitas Cenderawasih pada 2021, terdapat sejumlah titik indikatif tanah ulayat di kedua provinsi tersebut.
Di Provinsi Papua Barat, titik indikatif tersebar di Kabupaten Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama.
Sementara di Provinsi Papua Barat Daya, meliputi Kota Sorong, Kabupaten Maybrat, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, dan Tambrauw.
Rezka menegaskan, hasil inventarisasi tersebut menjadi data awal yang masih harus melalui proses verifikasi dan validasi oleh Kantor Wilayah BPN provinsi maupun Kantor Pertanahan setempat.
Dengan demikian, titik-titik indikatif yang memenuhi persyaratan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menyambut baik upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum terhadap tanah ulayat masyarakat adat.
Ia berharap, proses pengadministrasian dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat adat agar tidak menimbulkan persoalan pertanahan di kemudian hari.
“Kami mengharapkan bahwa tanah-tanah adat masyarakat ini yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi bisa dicatatkan pengadministrasiannya. Serta kami berharap, pencatatannya juga harus benar-benar transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat adat sehingga di kemudian hari tidak ada lagi persoalan-persoalan tanah adat,” ungkap Ahmad.
Kegiatan tersebut juga diisi diskusi panel dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Universitas Papua, Landesa Indonesia, serta perwakilan masyarakat hukum adat dari Suku Sawoi Hnya.
Sebagai tindak lanjut, kegiatan ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut Strategi Percepatan dan Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Berita acara tersebut memuat kesepakatan antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah, termasuk rencana tindak lanjut sebagai pedoman percepatan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat.
Penandatanganan dilakukan oleh Inspektur Jenderal ATR/BPN Wahyu Widada, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Deni Santo, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat Keliopas Fenitiruma, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Bernardus Wijanarko, serta perwakilan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Barat Daya dan Majelis Rakyat Papua Barat Daya.
Melalui kesepakatan tersebut, diharapkan koordinasi lintas sektor semakin kuat sehingga pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat dapat berjalan lebih terarah, transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat.
















Komentar