ATR/BPN Perkuat Sinergi, Percepatan Pendaftaran Tanah Ulayat di Papua Barat dan Papua Barat Daya Dibahas

- Penulis

Jumat, 20 November 2026 - 11:10 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif
+ Donasi

SORONG – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog yang digelar di Kota Sorong, Rabu (18/11/2026).

Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, mengatakan keberhasilan proses pendaftaran tanah ulayat membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat hukum adat.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024, proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat terdiri atas dua tahapan, yakni penetapan subjek hukum oleh pemerintah daerah serta pencatatan dan penerbitan sertipikat oleh Kementerian ATR/BPN.

“Kementerian ATR/BPN membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Karena untuk menindaklanjuti pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat, kami membutuhkan SK Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang diterbitkan oleh kepala daerah,” ujar Rezka.

BACA JUGA  Pemkab Batubara Bangun Puskesmas Laut Tador Dari Dua Sumber Dana? "TKD Sebesar Rp 14 Miliar P-APBD Batubara Rp 560 Juta

Ia menjelaskan, kegiatan diseminasi tersebut menjadi salah satu upaya memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat mengenai mekanisme serta persyaratan pendaftaran tanah ulayat.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi yang dilakukan Universitas Cenderawasih pada 2021, terdapat sejumlah titik indikatif tanah ulayat di kedua provinsi tersebut.

Di Provinsi Papua Barat, titik indikatif tersebar di Kabupaten Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama.

Sementara di Provinsi Papua Barat Daya, meliputi Kota Sorong, Kabupaten Maybrat, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, dan Tambrauw.

Rezka menegaskan, hasil inventarisasi tersebut menjadi data awal yang masih harus melalui proses verifikasi dan validasi oleh Kantor Wilayah BPN provinsi maupun Kantor Pertanahan setempat.

Dengan demikian, titik-titik indikatif yang memenuhi persyaratan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024.

BACA JUGA  Ratusan Kios Pasar Dwikora Parluasan Ludes Terbakar, Polisi Siaga Antisipasi Penjarahan

Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menyambut baik upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum terhadap tanah ulayat masyarakat adat.

Ia berharap, proses pengadministrasian dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat adat agar tidak menimbulkan persoalan pertanahan di kemudian hari.

“Kami mengharapkan bahwa tanah-tanah adat masyarakat ini yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi bisa dicatatkan pengadministrasiannya. Serta kami berharap, pencatatannya juga harus benar-benar transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat adat sehingga di kemudian hari tidak ada lagi persoalan-persoalan tanah adat,” ungkap Ahmad.

Kegiatan tersebut juga diisi diskusi panel dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Universitas Papua, Landesa Indonesia, serta perwakilan masyarakat hukum adat dari Suku Sawoi Hnya.

Sebagai tindak lanjut, kegiatan ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut Strategi Percepatan dan Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

BACA JUGA  Satpolairud Pantau BBM Subsidi Nelayan, Stok Solar Dipastikan Aman

Berita acara tersebut memuat kesepakatan antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah, termasuk rencana tindak lanjut sebagai pedoman percepatan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat.

Penandatanganan dilakukan oleh Inspektur Jenderal ATR/BPN Wahyu Widada, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Deni Santo, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat Keliopas Fenitiruma, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Bernardus Wijanarko, serta perwakilan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Barat Daya dan Majelis Rakyat Papua Barat Daya.

Melalui kesepakatan tersebut, diharapkan koordinasi lintas sektor semakin kuat sehingga pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat dapat berjalan lebih terarah, transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat.

Follow WhatsApp Channel topinformasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

ATR/BPN Siapkan Dukungan Operasional BRAN, Target Mulai Beraktivitas pada 2027
Irjen ATR/BPN Tekankan Integritas, Pelayanan Pertanahan Harus Bebas Calo dan Pungli
Lewat Aplikasi Sentuh Tanahku, Masyarakat Bisa Pantau Kepemilikan Tanah Secara Mandiri
DPC Khusus PKN Deli Serdang Serahkan SK Definitif PAC Galang Periode 2026–2031
Tinjau Pasar Gambir Dan Sejumlah Ruas Jalan, Wali Kota Tebing Tinggi Tekankan Penertiban Bahu Jalan
Poliran Polda Sumut Gandeng Pemko Medan dan Dunia Usaha, 2.400 Lowongan Kerja Dibuka
Orang Tua Korban Laporkan “Pelaku Perundungan Siswi Kelas 7 Ke Polres Batubara
Wamen Ossy Ajak Arsitek Kolaborasi Wujudkan Visi Kota 2045
Berita ini 4 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 11:18 WIB

ATR/BPN Siapkan Dukungan Operasional BRAN, Target Mulai Beraktivitas pada 2027

Jumat, 20 November 2026 - 11:15 WIB

Irjen ATR/BPN Tekankan Integritas, Pelayanan Pertanahan Harus Bebas Calo dan Pungli

Jumat, 20 November 2026 - 11:10 WIB

ATR/BPN Perkuat Sinergi, Percepatan Pendaftaran Tanah Ulayat di Papua Barat dan Papua Barat Daya Dibahas

Jumat, 20 November 2026 - 11:05 WIB

Lewat Aplikasi Sentuh Tanahku, Masyarakat Bisa Pantau Kepemilikan Tanah Secara Mandiri

Jumat, 20 November 2026 - 07:27 WIB

DPC Khusus PKN Deli Serdang Serahkan SK Definitif PAC Galang Periode 2026–2031

Berita Terbaru