SORONG – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Wahyu Widada, menegaskan pentingnya penguatan integritas aparatur dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang transparan, profesional, dan bebas dari penyimpangan.
Ia meminta seluruh jajaran ATR/BPN agar menjalankan setiap pelayanan maupun kegiatan administrasi sesuai ketentuan hukum dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikan Wahyu Widada saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Penguatan Integritas dan Pembangunan Zona Integritas di Kota Sorong, Rabu (18/11/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Di hadapan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua Barat dan seluruh Kantor Pertanahan (Kantah), Wahyu mengingatkan bahwa setiap pekerjaan harus berpedoman pada aturan hukum serta proses bisnis yang benar.
“Sebelum bekerja atau bertindak itu hendaknya mengutamakan dua hal, yaitu lihat aturan hukumnya, lalu lihat bisnis prosesnya atau SOP yang benar seperti apa. Sepanjang kita mengikuti aturan hukum, tidak ada permasalahan yang akan kita hadapi,” tegasnya.
Menurut Wahyu, keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak cukup hanya dibuktikan melalui kelengkapan dokumen, pemenuhan indikator penilaian, maupun predikat yang diperoleh satuan kerja.
Lebih dari itu, keberhasilan harus terlihat dari kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat, mulai dari kemudahan mengakses layanan, transparansi biaya hingga keseriusan dalam menangani pengaduan.
Ia secara khusus menekankan tiga hal yang harus menjadi perhatian seluruh jajaran ATR/BPN, yakni tidak boleh ada praktik percaloan, pungutan liar (pungli), maupun pengaduan masyarakat yang diabaikan.
“Pertama, tidak ada calo. Masyarakat harus mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan pertanahan secara langsung tanpa melalui perantara yang tidak semestinya. Kedua, tidak ada pungutan liar. Seluruh pelayanan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan biaya dan tarif yang berlaku,” ujarnya.
Selain itu, Wahyu meminta setiap satuan kerja memastikan kanal pengaduan masyarakat mudah diakses dan tersedia melalui berbagai sarana.
Setiap keluhan yang masuk harus ditindaklanjuti, dipantau, dan diselesaikan hingga tuntas. Pengaduan masyarakat juga harus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
“Jangan sampai ada masyarakat yang telah menyampaikan keluhan, tetapi tidak memperoleh kepastian penyelesaian,” pesannya.
Kegiatan pembinaan tersebut dimoderatori Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma.
Turut memberikan pengarahan Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo; Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Bernardus Wijanarko.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Melalui penguatan integritas tersebut, ATR/BPN diharapkan mampu mewujudkan pelayanan pertanahan yang semakin transparan, akuntabel, dan terpercaya, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian layanan tanpa harus berhadapan dengan praktik percaloan maupun pungutan di luar ketentuan.
(AR/CK)
















Komentar